SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak Pemkot Semarang segera menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan Underpass Jatingaleh. Dewan berharap, pembebasan lahan selesai pertengahan tahun ini.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto berharap supaya Panitia Pembebasan Tanah (P2T) segera melakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan pemilik tanah yang terkena proyek underpass. Menurutnya, cepat selesainya pembebahan lahan, maka proyek fisik dapat segera dikerjakan.

”Proses pembebasan lahan tinggal sedikit, bisa dikebut dan dicicil dari sekarang, sambil menunggu uang APBD 2015 turun. Pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemkot Semarang. Sementara proyek fisik menjadi wewenang pemerintah pusat,” ungkapnya kemarin.

Lanjutnya, pembebasan lahan hendaknya segera dilakukan dan diselesaikan dengan maksud anggaran pembebasan lahan bisa terserap dan tidak jadi Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran). Bahkan, adanya pembangunan underpass juga menjadi pertaruhan pemkot dalam keseriusan mengatasi kemacetan di kawasan Jatingeleh.

”Apalagi dianggap kurang serius oleh pemerintah pusat. Sebab banyak anggaran pembebasan lahan di pemkot yang sering tidak terserap. Badan Anggaran DPRD Kota beberapa kali tidak mau menerima pengajuan anggaran untuk pekerjaan fisik yang belum tentu dilakukan. Namun, untuk pembebasan lahan underpass ini sudah dianggarkan Rp 20 miliar,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Izwar Aminuddin mengakui telah melakukan pembebasan lahan sekitar 60 persen sejak tahun 2014. Sisa pembebasan lahan akan dilanjutkan kembali pada tahun 2015. Bahkan, lahan tanah negara yang terkena pembebasan seperti milik TNI AL dan AD telah mencapai solusi.

”Solusinya sudah ketemu. Mereka minta penggantian bangunan. Intinya tidak meminta ganti rugi, tapi nilai ganti rugi akan diwujudkan dalam perbaikan gedung yang ada pada bidang tanah tersebut,” terangnya.

Diakuinya, pemerintah pusat sudah menganggarkan sekitar Rp 200 miliar. Bahkan tahun ini telah menganggarkan sebagian anggaran sebesar Rp 17 milliar untuk membangun lokasi yang tanahnya sudah selesai dibebaskan.

”Jadi ada informasi yang disampaikan secara tertulis oleh pihak Satker. Yakni sudah dianggarkan sebesar Rp 17 miliar dan sudah dalam proses lelang. Tapi terus terang, kami belum berkoordinasi secara detail,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, jumlah sisa bidang yang belum terbebaskan saat ini masih mencapai sekitar 40 persen. Dari jumlah bidang tersebut, masih membutuhkan anggaran Rp 40-50 milliar.

”Kami sudah menyiapkan Rp 75 miliar. Tapi untuk menyelesaikan 40 persen yang belum dibebaskan, masih membutuhkan kurang lebih Rp 40-50 miliar. Ini akan dibayarkan di perubahan anggaran. Mudahan-mudahan pada saat APBD 2015, perubahan ditetapkan dan pembayaran sudah dapat langsung dilaksanakan,” pungkasnya. (mha/ida/ce1)