LEMPONGSARI – Empat lembaga dan organisasi yang terdiri atas Satjipto Rahardjo Institute (SRI), Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Kota Semarang, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang bergabung dalam satu barisan Koalisi Semarang Antikorupsi mengkhawatirkan adanya gejala ”Sarpin Effect’. Mereka ingin menyerukan agar ”Sarpin Effect” dibuang secara adat di Semarang.

”Kami mengkhawatirkan bakal menjalar lebih jauh ke berbagai wilayah, menyusul gugatan praperadilan yang dilayangkan sejumlah tersangka koruptor yang melakukan serangan balik untuk membebaskan diri dari jerat hukum,” kata Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, Jumat (3/4).

Eko mengatakan setidaknya ada sejumlah kasus di mana tersangka mengajukan gugatan praperadilan pasca putusan Sarpin yang dinilainya kontroversial. Sarpin dinilainya telah mampu melakukan penafsiran hukum secara membabi buta dan bisa disebut malprogresif karena menafsirkan hukum formil yang sudah jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Eko juga menyebutkan beberapa contoh effect dari Sarpin, di antaranya, kasus yang menyeret Sutan Bhatoegana, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo, mantan Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmo Martoyo, mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. ”Kita juga mendengar yang kasus Fuad Amin, Ketua DPRD Bangkalan dan bukan tidak mungkin masih akan banyak kasus korupsi di mana akan mengajukan gugatan praperadilan,” ungkapnya.

Sementara itu, Akademisi Pegiat Antikorupsi, Mahfudz Ali, mengatakan, kecurigaan akan serangan balik koruptor harus diwaspadai khususnya bagi para pegiat antikorupsi. ”Sekali saja serangan balik koruptor bisa menyentuh pintu gerbang pemberantasan korupsi maka hal itu akan melipatgandakan semangat koruptor untuk melakukan serangan balik ulang,” katanya.

Permahi Semarang, Muchtar Said menyebutkan, putusan Sarpin mengakibatkan banyak persoalan dalam penegakan hukum. Bahkan Sarpin juga dinilai telah menyelewengkan keahlian Bernard Arif Sidharta, ahli filsafat hukum namun dalam putusannya Bernard disebut sebagai ahli hukum pidana. ”Perbuatannya yang tidak bisa menerima kritik menandakan tidak mau belajar atas kesalahan dan merasa paling benar. Bahkan juga bukan contoh penegak hukum yang baik karena tidak mau memenuhi panggilan Komisi Yudisial padahal Sarpin masuk dalam subjek yang diawasi Komisi Yudusial (KY),” paparnya didampingi Syukron Salam yang mewakili SRI. (bj/zal/ce1)