SEMARANG – Bulan ini, dana desa sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 sudah mulai cair. Meski begitu, dari hasil reses DPRD Jateng ditemukan jika sumber daya manusia (SDM) di desa diragukan kesiapannya mengelola dana tersebut. Terutama kemampuan dalam pengelolaan dan pembukuan keuangan dana desa.

Juru bicara Fraksi PAN DPRD Jateng, Mustolih mengatakan, kondisi SDM di tingkat desa masih belum siap. Ia meminta agar ada lembaga pendampingan yang profesional dalam pengelolaan dan pembukuan dana desa. ”Ingat ini dana cukup besar, dan baru pertama dicairkan. Ternyata SDM masih meragukan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi seperti itu dikhawatirkan justru akan terjadi penyimpangan saat implementasinya. Apalagi dana desa bantuan dari pemerintah harus ada pembukuan dan pertanggungjawaban yang jelas. Sehingga, untuk pengelolaannya harus jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut. ”Takutnya, jika tidak dikelola dengan baik malah justru rawan tersandung kasus hukum. Ini harus benar-benar diperhatikan,” tambahnya.

Dewan meminta, agar aparat desa benar-benar mengelola dengan baik. Implementasi dana itu harus ada perencanaan jangka panjang, agar dana desa bisa digunakan untuk meningkatkan potensi ekonomi di desa. Jika desa itu desa wisata, dana bisa digunakan untuk membesarkan dan mengoptimalkan potensi wisata yang ada. ”Tinggal nanti harus ada pendampingan, agar alokasi dana desa bisa maksimal. Tidak terjadi penyimpangan,” kata Ketua Komisi B DPRD Jateng, M. Chamim Irfani.

Politisi PKB ini berharap, perangkat desa benar-benar siap menerima dana dalam jumlah besar. Karena itu bantuan dari pemerintah, maka harus ada perencanaan dan pertanggungjawaban yang matang. Dan hal ini bisa dilakukan dengan adanya pendampingan dari pemerintah setempat. ”Ini dana besar lho jangan kemudian membuat perangkat desa kaget. Dana itu harus digunakan untuk pembangunan desa jangka panjang. Agar nanti bisa berdampak pada seluruh warga desa,” tambahnya. (fth/ric/ce1)