Sertifikasi masih menjadi kendala banyak perusahaan yang belum sadar pentingnya karyawan yang berkompeten.Sebagai bukti masih jarang perusahaan yang mencantumkan persyaratan sertifikasi dalam lowongan kerja,beberapa karyawan dan buruh pabrik yang bekerja belum tersetifikasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
Sertifikasi masih menjadi kendala banyak perusahaan yang belum sadar pentingnya karyawan yang berkompeten.Sebagai bukti masih jarang perusahaan yang mencantumkan persyaratan sertifikasi dalam lowongan kerja,beberapa karyawan dan buruh pabrik yang bekerja belum tersetifikasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
Sertifikasi masih menjadi kendala banyak perusahaan yang belum sadar pentingnya karyawan yang berkompeten.Sebagai bukti masih jarang perusahaan yang mencantumkan persyaratan sertifikasi dalam lowongan kerja,beberapa karyawan dan buruh pabrik yang bekerja belum tersetifikasi. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sertifikasi profesi bisa dibilang masih gonjang-ganjing. Di satu sisi para pekerja ingin menyelamatkan karir dengan mencari sertifikasi kompetensi, tapi di sisi lain, perusahaan enggan mencari karyawan bersertifikasi karena takut jika mereka menuntut gaji tinggi. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng Wika Bintang.

Dikatakannya, sertifikasi masih menjadi kendala. Banyak perusahaan yang belum sadar pentingnya karyawan yang berkompeten. Buktinya, masih jarang perusahaan yang mencantumkan persyaratan sertifikasi dalam lowongan kerja. “Mungkin mereka takut membayar mahal karena memang salary standar profesonalisme kompetensi cukup tinggi. Padahal, skill karaywan yang sudah mengantongi sertifikasi sudah dipastikan jauh lebih baik,” ungkapnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Memasyarakatkan sertifikasi ini, lanjut Wika, memang agak sulit dilakukan. Para pekerja juga kadang enggan mencari sertifikat kompetensi. Mereka yang sudah punya pengalaman bekerja bertahun-tahun sudah merasa senior dan tidak perlu mencari sertifikasi profesi. “Untuk mendapatkan sertifikat memang agak mahal. Juga perlu waktu untuk mengikuti ujian,” imbuhnya.

Pihaknya berharap para tenaga kerja bisa tuntas sertifikasi. Apalagi menghadapi pasar golobal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun mendatang. Jika punya nilai lebih, pastinya akan kompetitif.

Pernyataan itu didukung Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi. Pihaknya akan menyambut gembira jika pemerintah lebih serius dalam mendukung sertifikasi profesi. Menurutnya, para pekerja di dunia industri, terutama teknisi, harus punya sertifikat.

Para pengusaha yang tergabung dalam Apindo, kata Frans, tidak pernah merasa keberatan jika harus membayar mahal para karyawan yang sudah diakui kompetensinya. Cara kerja mereka yang sudah ahli pasti lebih efisien. Kemahiran dalam bekerja itu otomatis akan mengurangi ongkos produksi.

“Output para pekerja kompeten memang lebih efisien. Gampangnya, hasil satu karyawan kompeten sama dengan dua karyawan biasa. Mending membayar satu tapi mahal dariapda membayar dua orang. Kan output-nya sama,” paparnya.

Para pemilik sertifikasi, lanjut Frans, pasti akan mudah mencari kerja. Sekarang, perusahaan-perusahaan kelas internasional memang sedang membutuhkan karyawan yang sudah terbukti kompeten. “Perusahaan besar lho ya. Kalau kecil-kecilan mungkin belum terlalu butuh. Yang jelas, sertifikasi harus segera dituntaskan demi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan globalisasi,” tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) Jateng Hertoto Basuki menurutkan, 2015 merupakan tahun super darurat kompetensi. Serfitikasi merupakan keperluan mendesak bagi tenaga kerja pada bidang-bidang yang akan diberlakukan secara internasional. “Semua industri yang berhubungan dengan persyaratan global membutuhkan sertifikat kompetensi,” cetusnya.

Menurutnya, perusahaan belum mengerti benar apa yang mereka dapatkan jika memiliki karyawan yang sudah bersertifikasi. Mereka hanya mementingkan predikat SNI sebagai jaminan produk. “Perusahaan internasional sekarang semua sudah mewajibkan sertifikasi bagi seluruh karyawan. Pastinya, semua hasil kerja karyawan bersertifikat sudah memenuhi standar,” papar Basuki.

Pihaknya menuturkan, Indonesia memang cukup alot menelan arti sertifikasi. Sebenarnya, sertifikasi profesi sudah digaungkan sejak 1995 silam dan baru terkonsep tahun 2000. “Itu pun baru diteken oleh presiden tahun 2004, zamannya Megawati. Artinya, hampir 10 tahun Indonesua baru bisa menerima pemahaman pentingnya kompetensi. Sementara di zamannya SBY, baru melecut konsep KKNI. Ada aturan bahwa jabatan-jabtan penting tidak bisa diberikan kepada mereka yang belum dianggap kompeten,” pungkasnya. (amh/zal)