Ketua RW Klaim Sudah Kesepakatan Warga

83

SALATIGA – Penjualan beras untuk masyarakat miskin (raskin) di RW VI Kampung Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga berujung masalah. Pasalnya, jatah raskin dibagi merata dan harga jual raskin menggelebung dari Rp 1.600 menjadi Rp 2.250 per kg. Ketua RW IV Kriyanto sendiri membantah adanya penyimpangan, karena penentuan harga beras tersebut sudah berdasarkan musyawarah warga setempat.

Kriyanto mengaku, baru lima bulan menjabat Ketua RV VI. Jika harga raskin yang ditentukan yakni Rp 1.600 per kg, ditegaskannya tak tahu-menahu. “Saya ambil dari kelurahan itu, 15 sak dengan harga total Rp 360 ribu,” kata Kriyanto.
Berdasarkan data lama yang dipegang, setiap kepala keluarga (KK) membayar Rp 9 ribu per 4 kg yang telah dibungkus plastik. Atau jika dihitung per kilonya Rp 2.250.

Kriyanto menyebutkan, penjualan raskin senilai Rp 9 ribu per 4 kg sudah berjalan belasan tahun sejak ketua RW lama. Ia hanya meneruskan tradisi saja. Tambahan Rp 650 per kg, menurutnya, digunakan untuk ongkos transportasi dari kantor kelurahan. Selain itu juga untuk membeli plastik. Sisanya masuk kas RW digunakan untuk Taman Pendidikan Alquran (TPA) dan lain sebagainya. Itupun berdasarkan kesepakatan warga setempat. Termasuk, tokoh masyarakat pada saat pertemuan warga.

“Sehingga saya pribadi tidak tahu-menahu dan tidak ambil untung apa-apa. Pembelian Rp 9 ribu per 4 kg itu, sudah lama seperti itu. Yang jadi tanda tanya saya, wong sudah berjalan belasan tahun mengapa baru sekarang diungkap,” ujarnya setengah bertanya.

Hal senada diungkapkan Ketua RW lama, Mardi. Saat menjabat Ketua RW pun harganya sudah senilai Rp 9 ribu per 4 kg. Bahkan, soal data penerima, diakuinya, rata-rata warga RW IV bekerja sebagai buruh sadap PTPN. Dengan penghasilan di bawah standar. Maka untuk menghindari kesenjangan sosial, maka raskin dibagi rata.

“Di sini itu repot. Beberapa warga yang tidak menerima raskin cemburu. Makanya, kami bagi secara bergilir. Yang mampu pun akhirnya dapat menerima raskin,” ungkapnya.

Pengakuan bertolak belakang disampaikan mantan Ketua PKK Ny Supratini. Ia menyebut, justru tak mengetahui jika adanya penambahan setiap satu kg Rp 650 untuk embel-embel membantu pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA). Bahkan, ada yang menyebutkan untuk kegiatan ibu-ibu PKK, tegas ia menyebut tak pernah ada.

“Dana raskin dialihkan untuk ibu-ibu PKK, kok saya baru dengar. Katanya juga, sebagian untuk TPA, pembelian plastik tempat kantong beras,” terang Supratini.

Kabag Perekonomian Pemkot Salatiga, Roch Hadi, ditemui wartawan, Rabu (1/4), mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan tersebut. Bahkan, stafnya pun langsung menghubungi warga bernama Masal Gurusina yang membeberkan perihal adanya permainan harga raskin di RW VI Kampung Sembir, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Salatiga.

Dikatakan Roch Hadi, pada dasarnya penyaluran raskin ada perdanya yang dikeluarkan gubernur langsung. Dan untuk kuota (jatah) Salatiga, pada 2015 ini diterima sebanyak 6.440 KK “Tahun 2015 penyaluran mulai Maret untuk periode Januari dan Februari. Pengambilan dimulai pada Maret minggu ke-2,” jelas Roch Hadi, kemarin.

Petugas kelurahan (Satgas) raskin, wajib memeriksa langsung ke Bulog. Hingga penyaluran berlangsung sampai titik warga yang berhak menerima, diakuinya, menjadi kewenangan kelurahan dan satgas. “Harga tebus Rp 1.600 per kg. Selanjutnya, pihak kelurahan membagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui panitia tingkat RW,” terangnya.

Ditanya terkait adanya pembiaran hingga praktik penjualan raskin sampai Rp 2.250 per kg berlangsung belasan tahun, Roch Hadi berdalih terkait penyaluran raskin hingga RTS di luar kendali Bagian Perekonomian.

“Kendali Bagian Perekonomian hanya hingga titik distribusi kelurahan. Jika di lapangan terjadi praktik seperti terungkap di RW VI Kampung Sembir, itu di luar kendali Bagian Perekomian,” kilahnya.

Ia beralasan, apa yang terjadi di Kampung Sembir karena ada kesempatan di tingkat RW dengan warga setempat.
Ditambahkan Bagian Perekonomian, Ariani, terkait temuan di RW VI Kampung Sembir, pihaknya sudah melakukan kroscek dan meminta kepada kelurahan untuk melarang praktik bagi rata. Termasuk, melarang pihak mana pun menaikkan harga raskin di luar ketentuan pemerintah. “Kami selalu menekankan kepada pihak kelurahan untuk melarang warga melakukan praktik bagito atau bagi roto dan yang pasti, harga tetap Rp 1.600 per kg,” tandasnya. (abd/aro)

Silakan beri komentar.