DEMO PTPUN-ADIT (2)wweb

PRO KONTRA: Masyarakat pro pembangunan menggelar pengajian, sementara yang kontra menggelar unjuk rasa, di depan PTUN Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PRO KONTRA: Masyarakat pro pembangunan menggelar pengajian, sementara yang kontra menggelar unjuk rasa, di depan PTUN Semarang, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Sidang dengan agenda kesimpulan atas kasus gugatan perizinan pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Semarang, Kamis (2/4).
Sidang tersebut berlangsung singkat, pihak penggugat dan tergugat serta tergugat intervensi hanya menyerahkan berkas kesimpulan mereka kepada majelis hakim yang diketuai oleh Susilowati Siahaan.

Kuasa hukum Semen Indonesia, Handarbeni Imam Arioso berharap hakim bisa memberikan putusan yang adil sesuai dengan fakta persidangan yang ada. Ia juga akan selalu menghormati keputusan hakim untuk pekan depan.

Dalam berkas kesimpulannya, Handarbeni mengatakan, agar majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, dengan alasan pihak penggugat dalam mengajukan gugatan terkesan mengada-ada dan tidak mencerminkan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian pihak penggugat.

”Dalam fakta persidangan membuktikan bahwa masyarakat belum merasakan atau menderita kerugian karena secara hukum, klien kami belum melakukan pembangunan pabrik dan penambangan,” ungkap Handarbeni.

Handarbeni menyebutkan, majelis hakim dapat menyatakan bahwa surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Penambangan dan pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang sah dan mengikat secara hukum. Jadi secara perkara, ia mengatakan gugatan dari pihak penggugat layak ditolak.

”Dasar kami adalah, kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga telah mengikuti prosedur sesuai dengan amdal. Selain itu, area operasi kami tidak berada di dalam area Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Operasi kami juga berada di luar kawasan imbuhan air,” ujarnya.

Ketentuan amdal yang sudah diterbitkan, lanjut Handarbeni, selalu dipenuhi, sehingga kemungkinan pelanggaran sangat minim. Bahkan tidak ada. ”Kami juga telah memetakan kawasan pertanian sejauh 50 meter di sekeliling total area pabrik. Jadi, kalau yang dikhawatirkan masyarakat bahwa kawasan pertanian akan hilang, itu tidak tepat,” tuturnya.

Handarbeni mengatakan, untuk penyusunan amdal, dalam pembuatan dan pengurusannya tidak mengandung unsur kekeliruan atau pemalsuan dokumen. Ia menyebutkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa penerbitan surat izin lingkungan tidak melanggar asas partisipasi masyarakat.

”Kami duga dalam fakta persidangan, pemeriksaan saksi hanyalah pesanan belaka dari oknum di luar Kabupaten Rembang yang mungkin sarat kepentingan. Dengan demikian, dimungkinkan para penggugat tidak mengerti betul akan materi gugatan mereka,” sebutnya.

Handarbeni juga memastikan dugaannya sudah berdasar pada seluruh alat bukti dan keterangan yang tidak cukup menunjang gugatan. ”Keterangan saksi fakta dan ahli membuktikan sendiri bahwa gugatan mereka telah kedaluwarsa, mengada-ada dan hanya menggugat tanpa adanya wawasan yang memadai secara hukum,” tandasnya.

Selama persidangan kelompok masyarakat dari dua belah pihak menggelar aksi damai di depan pengadilan. Masyarakat kontra menggelar unjuk rasa sementara masyarakat pro menggelar pengajian.

Sementara itu, Sumarno selaku koordinator LSM Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang mengatakan, pihaknya berharap agar ditutupnya izin lingkungan terhadap pabrik PT Semen Indonesia, selain itu, hakim bersikap adil dan jangan berpihak kepada kapitalis tapi juga berpihak pada masyarakat. ”Kami harapkan hakim setidaknya netral tidak memihak, hakim juga harus melihat di lapangan,” ungkapnya. (bj/zal/ce1)