MANGKRAK: Gedung SMP Negeri 42 Semarang yang dibiarkan mangkrak. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MANGKRAK: Gedung SMP Negeri 42 Semarang yang dibiarkan mangkrak. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MANGKRAK: Gedung SMP Negeri 42 Semarang yang dibiarkan mangkrak. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SAMPANGAN – Sudah 1,5 tahun pembangunan gedung SMP Negeri 42 Semarang mangkrak. Proyek yang bersumber dari APBD Kota Semarang 2013 senilai Rp 6 miliar lebih itu diduga diwarnai praktik korupsi. Dalam pelaksanaannya ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 449.508.848.13. Atas mangkraknya gedung tersebut saat ini sudah diselidiki petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

Ketua Bidang Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Soeyanto, mendesak aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian untuk segera menyelidiki mangkraknya gedung tersebut. ”Gedung SMP itu sudah lama dibangun, mosok belum juga selesai hingga saat ini, bahkan mangkrak,” kata pria yang akrab disapa Atok ini saat ditemui di kantornya, Broto Hastono & Asociatess, Selasa (31/3).

Atok berharap pembangunan gedung sekolah tersebut segera diselesaikan agar bermanfaat untuk pelajar dan masyarakat. ”Jangan sampai dimangkrakkan, kan pembangunannya dari dana pemerintah. Mbok diselesaikan sampai tuntas,” desaknya.

Dia menyebutkan, ada apa dengan pihak pengguna anggaran dan rekanan? Hal itu perlu dipertanyakan. ”Kontraknya kan sudah ada, dan sudah disepakati kedua belah pihak, tapi gedungnya dibiarkan mangkrak sampai sekarang. Masyarakat harus kritis dengan mangkraknya gedung tersebut. Kita wajib bertanya ada apa ini?” katanya setengah bertanya.

Dosen akademisi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, Dr H Jawade Hafidz, SH, MH, mengatakan, permasalahan pada pembangunan gedung tersebut terletak pada pemborong.

”Dalam hal ini rekanan, yang tidak menyelesaikan sesuai dengan kontrak. Kalau pembangunannya sudah dibayar, sementara pekerjaannya belum selesai dan gedung mangkrak,” katanya.

Selain itu, lanjut Jawade, kuasa pengguna anggaran (KPA) juga harus bertanggung jawab. ”Kalau tidak ada kuasa pengguna anggaran tentu dana tidak bisa cair, apalagi dana pemerintah,” ujarnya.

Dia mengatakan, kalau pembangunan gedungnya belum juga selesai sementara kontrak sudah habis hal itu bisa masuk korupsi. ”Kalau belum selesai itu sudah masuk korupsi, itu terkait dengan isi kontrak seharusnya diselesaikan sesuai waktunya,” jelasnya.

Asisten Intelijen Kejati Jateng, Yacob Hendrik, mengatakan, atas mangkaknya gedung tersebut, tunggu saja hasil penyelidikan apa saja yang ditemukan ke depan. ”Kita kumpulkan alat bukti dulu, hasil penyelidikan selanjutnya ditunggu saja,” kata Yakob singkat.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang melalui handphone-nya hingga tiga kali tidak diangkat. Begitu pula saat di-SMS tak dibalas. Sebelumnya Bunyamin mengelak untuk ditanyai seputar kasus tersebut. Dia beralasan sedang ada rapat di Jakarta. ”Saya belum tahu masalah itu Mas, ini masih ada season (rapat), nanti ya, saya rapat di Jakarta,” ujar Bunyamin. (bj/aro/ce1)