SEMARANG – Sebanyak 2.584 Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THLTBPP) di Jateng belum mendapatkan honor dua bulan tepatnya November-Desember 2014. Mereka akhirnya mengadu ke DPRD Jatang dengan harapan dibantu agar hak bisa didapatkan.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudhi Sancoyo mengatakan, para penyuluh pertanian ini mendapatkan kontrak bekerja selama 2014. Mereka diangkat melalui Keputusan Menteri Pertanian No.54/Kpts/SM.610/1/2015 tanggal 19 Januari 2015. Tapi dalam perjalanan, para penyuluh ini hanya mendapatkan honor selama 10 bulan. ”Jadi dua bulannya sampai sekarang belum diberikan. Yakni bulan November-Desember 2014,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, anggaran untuk pembayaran penyuluh ini berasal dari APBN langsung. Komisi B akan menjadi fasilitator terkait masalah ini agar para penyuluh mendapatkan hak honor dua bulan yang belum terbayar. Sebab, para penyuluh sudah bekerja full selama satu tahun. ”Anggaran memang dari APBN. Mestinya Pemprov dan Pemkab harus ikut campur dan tidak tinggal diam melihat kondisi ini,” imbuhnya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, keberadaan tenaga penyuluh sangat penting untuk meningkatkan sektor pertanian. Apalagi, Jateng merupakan salah satu wilayah basis pertanian dan merupakan pemasok pangan. Mulai dari tanaman padi, jagung dan kedelai semua bisa tumbuh subur di Jateng. ”Ini mereka sudah bekerja maksimal, apalagi bulan November-Desember penyuluh ini bekerja keras. Lantaran memasuki musim tanam, jadi mereka terus di lapangan,” tambahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh komisi B, jumlah THL-TBPP di Jateng adalah 2.584 orang. Rinciannya, yang jenjang pendidikannya S1/D4/S2; jenjang pendidikan D3 ada 346 orang THL-TBPP. Untuk kekurangan selama dua bulan yang belum dibayar, setidaknya membutuhkan pembayaran sekitar 10 M. ”Kalau Pemprov Jateng serta daerah bisa menganggarkan saya kira bisa. Dan itu juga tidak begitu besar, dibandingkan dengan peran para penyuluh itu,” tambahnya.

Dewan meminta agar Pemprov Jateng ikut turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi para penyuluh ini sudah bekerja selama sembilan tahun dengan perbaikan kontrak setiap tahunnya. ”Mereka minta agar honor selama dua bulan diperjuangkan. Kasihan sudah bekerja ternyata honor tidak dibayar,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf. (fth/zal/ce1)