Kartu IUMK, Akses Kredit Mudah

170
Braman Setyo. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Braman Setyo. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Braman Setyo. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN-Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) kini dipermudah dalam mendapatkan akses kredit ke perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Menyusul dilakukannya launching Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kota Pekalongan, Sabtu (28/3) kemarin.

Launching IUMK dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga bersamaan dengan acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kospin Jasa di Gedung HA Djunaid, Buaran. Launching tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis kartu IUMK kepada tiga pelaku UKM di Kota Pekalongan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UMKM, Braman Setyo.

Launching di Kota Pekalongan merupakan yang keenam setelah sebelumnya kartu IUMK dilaunching di Denpasar Bali, Malang, Kabupaten Maros Provinsi Sulsel, Sragen dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. “Salah satu manfaat IUMK, pelaku UKM dapat mengakses pembiayaan ke perbankan dengan mudah. Karena selama ini, UKM dianggap tidak bankable sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan lainnya,” terang Braman Setyo.

Dikatakannya lagi, penerbitan kartu IUMK sendiri merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Bank BRI bersama tiga kementrian yaitu Kementrian Perdagangan (Kemendag), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Koperasi dan UMKM serta Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo).

MoU tersebut dibuat sebagai implementasi UU nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan juga Perpres 98 tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikroz Kecil serta Permendagri 83 tahun 2915 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Selain akses kredit ke perbankan, imbuhnya, pemilik kartu IUMK mendapatkan kepastian usaha dan pendampingan usaha dari pemerintah. Pelaku UKM juga otomatis mendapatkan hak cipta atas produknya setelah memiliki kartu IUMK. “Pelaku usaha yang memegang berkas IUMK dari kecamatan, kemudian dapat menukarkannya dengan kartu yang diterbitkan BRI. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mengajukan kredit,” jelasnya.

Adanya kartu IUMK, sambungnya, sekaligus memangkas prosedur pengurusan izin UKM yang sebelumnya dianggap rumit, panjang dan mahal. Pengurusan IUMK, tak harus ke kantor perizinan terpadu, tapi cukup dilakukan di kecamatan, tanpa dipungut biaya dan satu hari jadi. Syaratnya mudah, KTP, NPWP kalau ada dan usahanya apa. Siapa saja bisa urus ini (kartu IUMK). “Jadi IUMK diterbitkan untuk memangkas proses yang panjang itu,” jelas Braman Setyo.

Sementara itu, Dirut Perum Jamkrindo, Diding S Anwar mengatakan bahwa Jamkrindo sebagai salah satu dari 19 anggota Asippindo siap memberikan penjaminan kredit kepada pelaku UKM. “Usaha kecil dan mikro sejauh ini dinilai feasible, tapi tidak bankable. Jadi sering kesulitan dan ditolak saat mengajukan kredit usaha ke perbankan. Dari situlah muncul Asippindo yang juga ikut memeken MoU. Tugas kami, menjamin kredit UKM agar dapat pembiayaan dari bank,” jelas Diding yang juga Ketua Asippindo tersebut.

Dia berharap melalui kartu tersebut, UKM yang merupakan pilar utama pergerakam ekonomi di Indonesia bisa terus bertumbuh dan eksis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. (han/ida)