Guru SMP Kesulitan Cairkan Sertifikasi

125

SEMARANG – Sejak diberlakukannya kembali kurikulum 2006 atau kurikulum Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di beberapa sekolah, menimbulkan gejolak bagi beberapa guru mata pelajaran (mapel). Antara lain, guru mapel Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pasalnya, sejak perubahan kurikulum tersebut, beberapa guru PKn merasa kesulitan dalam mencairkan tunjangan sertifikasi, terutama guru SMP.

Menurut Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKn Kota Semarang, Agus Tosanto, kesulitan pencairan tunjangan sertifikasi bagi guru mapel PKn tersebut lantaran semakin berkurangnya jam pelajaran, sehingga tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam sertifikasi.

”Waktu masih menggunakan Kurikulum 2013, mapel PKn dalam seminggu 3 jam tatap muka. Namun setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan kembali kurikulum KTSP di beberapa sekolah, mapel PKn kini hanya 2 jam tatap muka dalam seminggu,” ujar Agus kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (29/3).

Bagi guru di sekolah negeri, perubahan kurikulum tersebut sangat berdampak terhadap tunjangan sertifikasi. Selain berkurangnya jam mapel, untuk guru negeri guna memenuhi standar persyaratan tunjangan sertifikasi yakni 24 jam tidak dapat terpenuhi.

Dikatakan Agus, hingga kini guru yang tercatat menjadi anggota MGMP yang diketuainya masih menyisakan 10 guru negeri yang belum bisa mencairkan tunjangan sertifikasi. Permasalahan yang dihadapi sama, yakni berkurangnya jam tatap muka pelajaran yang diampu sejak pemerintah menggulirkan penggunaan kurikulum 2013 di beberapa sekolah dihentikan.

”Sebanyak 10 orang kini masih bermasalah dalam pencairan tunjangan sertifikasi. Persoalan sebetulnya sama semua, yakni jam persyaratan sertifikasi tidak memenuhi standar dan ketentuan,” katanya.

Hal tersebut juga telah dikomunikasikan ke Komisi D DPRD Kota Semarang serta Dinas Pendidikan Kota Semarang agar mencarikan solusi yang tepat menghadapi masalah tersebut.

”Solusinya di Peraturan Menteri (Permen) Nomor 4 Tahun 2015 tentang ekuivalensi kegiatan pembelajaran dan pembimbingan. Jadi PKn yang menjadi wali kelas dapat tambahan 2 jam, sehingga dapat menambah syarat jumlah jam dalam pengajuan tunjangan sertifikasi. Namun itu tidak semua guru PKn menjadi wali kelas,” ujarnya.

Peraturan tersebut dianggap menjadi solusi tentang permasalahan pencairan sertifikasi bagi guru. Selain guru PKn, yang terkena imbas dari kebijakan perubahan kurikulum tersebut adalah guru Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK.

Menurut peraturan tersebut, terdapat lima jenis kegiatan ekuivalensi pembelajaran dan pembimbingan yang dapat dipilih guru, yakni menjadi wali kelas, pembina OSIS, guru piket, membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, keagamaan, pramuka, olahraga, kesenian, UKS, PMR, pencinta alam, dan KIR, atau menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan.

”Agar dapat diperhitungkan sebagai ekuivalensi, masing-masing kegiatan tersebut harus disertai bukti fisik, berupa SK (Surat Keputusan) penugasan, program dan jadwal kegiatan serta Laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan,” kata Agus.

Hingga kini jumlah guru yang menjadi anggota MGMP mapel PKn sebanyak 164 guru yang terdiri atas guru negeri dan guru swasta. Adapun syarat dalam pengajuan tunjangan sertifikasi yakni masih aktif dalam mengajar di sekolah, data proposal telah terdaftar di dapodik, serta jumlah jam mengampu mapel dalam seminggu sebanyak 24 jam.

Kepala SMPN 14 Kota Semarang yang juga mengampu mapel PKn, Parlin, mengakui jika setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Anis Baswedan, mengeluarkan kebijakan bagi beberapa sekolah untuk kembali menggunakan kurikulum 2006, para guru PKn mengaku mendapat masalah dalam pencairan sertifikasi. ”Sertifikasi ada ketentuannya, semisal dari perubahan kurikulum dari K13 menjadi KTSP kan terdapat pengurangan jam mata pelajaran. Itu bagi guru PKn yang mengajarnya tidak sampai 24 jam belum bisa cair (tunjangan sertifikasinya),” ujar Parlin.

Karena itu, guru PKn meminta agar persyaratan guna pencairan tunjangan sertifikasi disederhanakan. Menurutnya, banyaknya syarat yang harus ditempuh guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi membuat kesejahteraan guru sulit berkembang. ”Kita meminta agar terkait dengan sertifikasi, supaya persyaratan untuk pencairannya dapat disederhanakan agar tidak mengganggu tugas pokok dari guru itu sendiri. Karena tugas pokok guru adalah mengajar dan mencerdaskan bangsa,” katanya. (ewb/aro/ce1)