DISIPLIN: Jajaran Denpom IV/5 Semarang memeriksa anggota TNI yang terjaring razia di Jalan Sultan Agung, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
DISIPLIN: Jajaran Denpom IV/5 Semarang memeriksa anggota TNI yang terjaring razia di Jalan Sultan Agung, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
DISIPLIN: Jajaran Denpom IV/5 Semarang memeriksa anggota TNI yang terjaring razia di Jalan Sultan Agung, kemarin. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

GAJAHMUNGKUR — Sejumlah anggota TNI ”melarikan diri” ketika Komandan Denpom IV/5 Semarang, Letkol CMP (K) Tri Wahyuningsih menggelar razia disiplin berlalu lintas di Jalan Sultan Agung, kemarin (30/3). Namun tak sedikit juga anggota TNI yang terjaring razia.

Anggota TNI yang diduga melanggar disiplin berlalu lintas pun mencoba menghindari razia dengan cara berhenti dan membelokkan kendaraannya untuk tidak lewat jalan tersebut.

Letkol CPM (K) Tri Wahyuningsih pun tidak putus asa untuk mencari dan menemukan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum, disiplin maupun tata tertib.
”Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas untuk melakukan penindakan dan pembinaan hukum,” katanya.

Pihaknya mengklaim selama ini pelanggaran disiplin atau tata tertib anggota TNI mengalami penurunan. Seiring gerakan operasi penegakan tata tertib (Gaktib) rutin dilakukan. Pada gelar Gaktib yang berlangsung, kemarin, hanya ditemui 2 pelanggar dari oknum TNI AD yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang dikendarai, serta 2 pelanggar dari masyarakat umum yang mengenakan jaket loreng dan helm berlambang satuan.

Operasi dilakukan oleh tim gabungan dengan melibatkan Kodim 0733 BS Semarang, Polrestabes Semarang serta satuan-satuan lain yang ada di wilayah Kodam IV Diponegoro.

Dari puluhan anggota TNI terjaring Gaktib, hanya 2 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib berlalu lintas. Hanya 2 prajurit yang terpaksa berurusan dengan POM TNI, yakni karena SIM masa berlakunya habis dan seorang lagi tidak membawa STNK karena memang belum keluar dari dilernya. Sedangkan terhadap 2 warga sipil, aparat Polisi Militer terpaksa menyita jaket loreng TNI dan helm berlambang satuan.

”Jadi tidak dibenarkan bila masyarakat sipil mengenakan seragam TNI, sebab hal itu telah diatur oleh undang-undang. Selain itu penggunaan helm yang berlambang satuan digunakan oleh orang yang tidak berhak,” katanya.

Untuk masyarakat sipil, akan dilakukan pembinaan, sebab masyarakat banyak yang belum tahu mengenai aturan mengenakan atribut TNI. ”Mereka (masyarakat sipil) itu tidak tahu dengan aturan yang telah ada sehingga perlu dilakukan pembinaan,” katanya.

Terkait dengan kasus yang berhasil ditangani oleh Denpom IV/5 Semarang, Letkol CPM (K) Tri Wahyuningsih mengaku sampai saat ini tidak memiliki tunggakan penyelesaian hukum kasus. Semuanya sudah dilimpahkan ke Oditur Militer.
”Kami tidak ada perkara yang tidak selesai. Kami punya target maksimal 20 hari harus sudah tuntas,” ujarnya. (hid/zal/ce1)