Minim Hakim, Sidang hingga Dini Hari

202

MANYARAN – Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dalam menyidangkan perkara dugaan korupsi kerap berlangsung sampai malam hari, bahkan berlangsung hingga pukul 01.30 WIB. Hal itu dikeluahkan oleh sejumlah pihak yang beperkara, baik hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), advokat, terdakwa atau Panitera Pengganti (PP).

Ketua Badan Advokasi Hukum (Bahu) Nasdem Jateng, Fadjar Tri Nugroho mengatakan, waktu dalam persidangan tersebut sangat berpengaruh, bahkan menurutnya hal itu bisa berpengaruh pada perkara yang disidangkan.

”Karena lelahnya menunggu jadwal sidang kadang jadi mengantuk, kalau saya sarankan perlunya adanya penambahan Pengadilan Tipikor dalam setiap provinsi minimal 3. Selain itu pemeriksaan kasus per kasus maksimal 3 orang, dan tentunya penambahan hakim,” kata Fadjar, Minggu (29/3).

Advokat Semarang, Nugroho Budiantoro menyebutkan, mengenai masalah tersebut perlunya penambahan hakim, ia juga mengakui sering sidang malam karena antre menunggu giliran. ”Satu majelis hakim bisa menangani lebih satu perkara. Mau tidak mau harus menunggu sampai malam,” kata Nugroho.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, DR Asep Nana Mulyana mengatakan, memang perlu ada penambahan pengadilan Tipikor dalam setiap provinsi. ”Minimalnya ada 1 Pengadilan Tipikor di setiap karesidenan, jadi perkara tersebut bisa lebih cepat ditangani. Kan kasihan yang dari Cilacap dan Purwokerto perjalanan ke Semarang-nya cukup jauh, sehingga baru sampai di Tipikor Semarang sudah lelah, belum lagi jadwal menunggu sidang daerah yang lain,” ungkapnya

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Gatot Susanto mengatakan, permasalahan itu sudah diatasi oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menambah jumlah hakim pada Pengadilan Tipikor Semarang. ”Sekarang sudah ditambah dan menjadi empat majelis hakim. Disesuaikan volume perkara, sekarang sidang sudah tidak sampai larut malam kayak dulu. Dari total hakim di Pengadilan Negeri (PN) Semarang sebanyak 32 hakim, di Pengadilan Tipikor sebanyak 8 hakim ditambah 12 hakim ad hoc, atau total 12 hakim,” kata Gatot. (mg21/zal/ce1)