MEMBAHAYAKAN : Sebuah truk yang membawa muatan berlebih terperosok ke sungai di jalur pantura belum lama ini. DPRD Jateng menuntut tindakan tegas bagi truk yang kelebihan muatan. (Radar semarang files)
MEMBAHAYAKAN : Sebuah truk yang membawa muatan berlebih terperosok ke sungai di jalur pantura belum lama ini. DPRD Jateng menuntut tindakan tegas bagi truk yang kelebihan muatan. (Radar semarang files)
MEMBAHAYAKAN : Sebuah truk yang membawa muatan berlebih terperosok ke sungai di jalur pantura belum lama ini. DPRD Jateng menuntut tindakan tegas bagi truk yang kelebihan muatan. (Radar semarang files)

SEMARANG – Banyaknya kendaraan yang muatannya melebihi jumlah berat yang diizinkan (JBI) masih menjadi masalah serius di Jateng. Sejauh ini pemprov hanya memberlakukan sanksi tilang bagi yang melanggar. Tapi ternyata sanksi itu belum maksimal dan tidak membuat jera pelanggar. Dewan meminta agar ada sanksi tegas untuk menindak kendaraan yang melebihi tonase. Yakni dengan menurunkan muatan yang berlebih, atau meminta agar kendaraan balik ke tempat asal.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri mengatakan, dua sanksi itu patut untuk dicoba guna menekan kendaraan yang melebihi tonase di Jateng. Sebab, selama ini, ternyata sanksi tilang tidak memberikan efek jera. Bahkan, ada indikasi justru terjadi jual-beli surat tilang. ”Jalan satu-satunya ya harus ditindak tegas. Muatan yang lebih diturunkan, atau kendaraan balik arah lagi kembali,” katanya, kemarin.

Meski begitu, di lapangan jelas bakal terkendala berbagai persoalan. Jika muatan diturunkan, misalnya ternyata jembatan timbang (JT) di Jateng tidak dilengkapi dengan gudang dan lokasi yang luas. Alhasil, ketika muatan yang diturunkan banyak, justru akan menjadi persoalan baru. ”Yang memungkinkan memang kendaraan yang muatannya melebihi tonase harus putar arah. Tidak boleh untuk meneruskan perjalanan,” imbuhnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, untuk penindakan tersebut memang tugas eksekutif. Sebab, selama ini sanksi tilang yang diberikan sesuai dengan aturan yang ada. Ia pun meminta agar ada sanksi tegas, agar tidak ada kendaraan melebihi tonase yang bisa lolos melintas Jateng. ”Ini persoalan serius, karena jelas akan merusak jalanan di Jateng. Apalagi jika muatannya selalu lebih, sedangkan konstruksi jalan tidak kuat,” tambahnya.

Dewan meminta agar persoalan muatan yang melebihi tonase diselesaikan. Pengusaha, sopir dan pemprov harus duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar tidak ada lagi kendaraan yang melebihi tonase. Sebab, jika terus dibiarkan, kondisi jalan akan semakin rusak, dan yang dirugikan jelas Pemprov Jateng. ”Harus ada kejelasan dan sanksi tegas. Kita juga tidak bisa hanya menyalahkan sopir yang membawa muatan,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainurrichald.

Politisi PPP ini menambahkan, kelebihan muatan tidak hanya merusak jalan. Tapi juga membahayakan pengendara lain yang melintas di jalanan. Sebab diakui atau tidak, berbagai kecelakaan yang kerap terjadi banyak yang disebabkan karena muatan berlebihan. Sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. ”Sudah banyak terjadi kecelakaan akibat, rem blong, as patah, dan semua itu karena muatan yang lebih. Harus ada penindakan tegas, agar tidak terjadi berulang-ulang,” tambahnya. (fth/ric/ce1)