Tiga Desa Jadi Rebutan

136
MASIH POLEMIK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berbicara dalam Musrenbang wilayah eks Karesidenan Kedu di Gedung Bakorwil II Kedu-Surakarta, Jumat (27/3). (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
MASIH POLEMIK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berbicara dalam Musrenbang wilayah eks Karesidenan Kedu di Gedung Bakorwil II Kedu-Surakarta, Jumat (27/3). (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)
MASIH POLEMIK: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berbicara dalam Musrenbang wilayah eks Karesidenan Kedu di Gedung Bakorwil II Kedu-Surakarta, Jumat (27/3). (PUPUT PUSPITASARI/RADAR KEDU)

MAGELANG – Meski sudah menjadi pembahasan cukup lama, tiga desa di wilayah Kabupaten Magelang bagian selatan kini masih jadi permasalahan pelik antara kabupaten dan Kota Magelang. Tiga desa di Kecamatan Mertoyudan, yakni Desa Bulurejo, Banyurojo, dan Mertoyudan masih jadi rebutan pemerintah di dua wilayah ini.

Kendati berbatasan dengan Kota Magelang, penegasan batas wilayah masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari pihak kabupaten selaku pemangku wilayah itu saat ini, mengaku sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke Kemendagri.

“Ada versi kota dan ada versi kabupaten, itu yang nanti kami minta untuk kembali kepada aturan terkait penegasan batas wilayah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kabupaten Magelang, Agung Trijaya usai mengikuti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) wilayah eks-Karesidenan Kedu, di Gedung Bakorwil II Kedu-Surakarta, Jumat (27/3).

Selain tiga desa tersebut, Agung menyebutkan, 10 desa lainnya di Kecamatan Secang, Tegalrejo dan Bandongan sudah tidak bermasalah. Kendati demikian, pembahasan hal itu tidak menggunakan keputusan DPRD tahun 1987 yang menyepakati tiga desa di Kecamatan Mertoyudan dan 10 desa lainnya masuk dalam wilayah Kota Magelang.

“Keputusan DPRD tahun 1987 belum final, karena masih ada peraturan menteri dan undang-undangnya. Tinggal satu sisi selatan saja kok yang masih jadi masalah. Sebab, perluasan itu harus tegas batasnya. Dan dasar hukum yang digunakan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memimpin Musrenbang pada hari itu berharap masalah itu harus segera diselesaikan. Dia meminta agar DPRD di dua daerah tersebut harus berembug bersama. Kata Ganjar, tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan agar pembahasannya menemui titik terang.

“Saya minta keduanya rembugan dulu, jangan sampai masalahnya berlarut-larut,” ujarnya yang menyebutkan masalah perbatasan wilayah itu sudah terjadi sekitar satu setengah tahunan yang lalu.
Di sisi lain, Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito enggan berkomentar dengan polemik daerah perbatasan tersebut. (put/ton)