Kinerja Pemprov Terancam Lumpuh

189
JADI PEJABAT SEMENTARA: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melantik sejumlah pejabat eselon II beberapa waktu lalu. Kinerja Pemprov terancam lumpuh karena 21 pejabat eselon II akan ditempatkan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota. (Radar Semarang files)
JADI PEJABAT SEMENTARA: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melantik sejumlah pejabat eselon II beberapa waktu lalu. Kinerja Pemprov terancam lumpuh karena 21 pejabat eselon II akan ditempatkan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota. (Radar Semarang files)
JADI PEJABAT SEMENTARA: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat melantik sejumlah pejabat eselon II beberapa waktu lalu. Kinerja Pemprov terancam lumpuh karena 21 pejabat eselon II akan ditempatkan menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota. (Radar Semarang files)

SEMARANG – Rencana Pemprov Jateng menempatkan pejabat sementara (Pjs) Bupati/Wali Kota untuk 21 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berpotensi membuat kinerja pemprov menjadi lumpuh. Sebab, nantinya hampir separuh pejabat eselon II yang dimiliki ditugaskan ke Kabupaten/Kota terkait.

Kekhawatiran lumpuhnya kinerja birokrasi pemprov bukan tanpa alasan. Sebab, mereka yang akan ditempatkan menjadi Pjs tentu pejabat yang memiliki kredibilitas. Jabatan pimpinan SKPD yang ditinggalkan dikhawatirkan membuat roda pemerintahan tak berjalan maksimal. Terlebih jika Pelaksana Tugas (Plt) yang menggantikan tidak cakap.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Muhammad Yulianto menilai hal tersebut bergantung kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Menurutnya, dibutuhkan inovasi dan kemampuan untuk melakukan kontrol dan kendali yang tinggi sehingga roda pemerintahan dapat tetap berjalan dan tidak mandek. ”Ini kembali kepada kemampuan Mas Ganjar (Ganjar Pranowo). Bisa tidak mengatur jabatan mana yang strategis dan mana yang tidak,” tandasnya.

Dia mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari proses politik. Dalam hal ini, pemprov memiliki kewajiban menyerahkan pejabatnya untuk melaksanakan fungsi wakil dari pemerintah pusat. ”Fungsi dan peran itu di antaranya melanjutkan pembangunan dan menciptakan situasi yang kondusif dalam melaksanakan pilkada,” jelasnya.

Dalam melakukan tugasnya, lanjut Yulianto, pemprov harus benar-benar menunjuk calon Pjs yang memiliki integritas dan independensi. Selain itu, calon yang dipilih juga harus memahami proses manajemen pemerintahan dengan baik. Jika memang yang memenuhi persyaratan itu adalah para pejabat eselon II, pemprov juga harus menunjuk pejabat lain yang mampu memimpin posisi yang ditinggalkan. ”Kemungkinan satu pejabat akan merangkap beberapa jabatan lainnya bisa saja terjadi. Sebab, pejabat yang dibutuhkan jumlahnya tidak sedikit,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menyatakan telah mengantongi sejumlah nama yang akan ditunjuk menjadi Pjs Bupati/Wali Kota untuk 21 Kabupaten/Kota di provinsi yang akan melaksanakan Pilkada pada akhir 2015 mendatang. ”Jumlahnya 25 orang. Nanti ditentukan siapa 21 orang yang layak menjadi Pjs. Saat ini, masih menunggu wawancara dengan Pak Gub (Gubernur Ganjar Pranowo) dan Wagub (Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko) untuk dites,” ujarnya.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk membahas persoalan penugasan Pjs tersebut. Adapun kriteria calon Pjs yang dipilih adalah minimal eselon II berpangkat golongan IV/B. Di lingkungan Pemprov Jateng sendiri, yang memenuhi persyaratan tersebut sebanyak 59 orang. Mereka ada yang menjabat kepala dinas, kepala badan, kepala biro, asisten, staf ahli, direktur rumah sakit, dan sebagainya.

”Apabila kepala dinas atau kepala badan itu yang ditunjuk menjadi Pjs Bupati/Wali Kota, maka jabatan yang lama dilepas sementara, kemudian diganti dengan Plt (pelaksana tugas). Selanjutnya, mereka akan kembali ke jabatan semula jika nanti sudah ada bupati/walikota yang baru,” tandasnya. (fai/ric/ce1)