SEMARANG – DPRD Jateng mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang akan menaikkan harga gas elpiji 3 kilogram menjadi Rp 45 ribu serta mengontrol distribusi gas bersubsidi itu dengan Kartu Keluarga Sejahtera. Kebijakan itu dinilai terlalu memberatkan masyarakat. Sebab selama ini dengan harga elpiji 3 kilogram Rp 20 ribu sudah membuat kelimpungan.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Helmy Turmudhi mengaku tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut. Sebab, dengan kebijakan yang baru justru akan kian membangunkan masyarakat di tingkat bawah. ”Sistem yang lama saja belum bisa terealisasi dengan bagus. Malah dibuat kebijakan lagi, ini tentu akan membingungkan masyarakat,” katanya, kemarin.

Politisi Demokrat ini menambahkan, berbagai persoalan terkait dengan gas elpiji 3 kilogram selalu muncul. Mestinya harus ada pembenahan masalah distribusi dari atas sampai lapisan pengecer. Selain itu harus ada pengawasan, agar gas elpiji benar-benar bisa tepat sasaran. ”Yang urgen itu masalah distribusinya sampai ke bawah. Sebenarnya ini yang harus diperbaiki, jangan justru mengambil kebijakan baru lagi,” imbuhnya.

Pemerintah bakal melakukan kebijakan terkait dengan gas elpiji 3 kilogram. Masyarakat golongan miskin akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera yang di dalamnya sudah berisikan saldo Rp 42 ribu hingga Rp 45 ribu untuk membeli elpiji 3 kilogram.
Masyarakat golongan ini jika membeli gas elpiji akan mendapat potongan atau diskon. Sedangkan masyarakat golongan mampu yang membeli gas melon sesuai harga keekonomian yang diperkirakan mencapai Rp 45 ribu per tabung. ”Kalau pakai kartu lagi ini kan rumit. Dulu ada Kartu Tani, Kartu Sehat. Tapi tetap sampai sekarang tidak ada realisasi yang jelas di lapangan,” tambahnya.

Di Jateng misalnya, selama ini distribusi gas elpiji 3 kilogram selalu ada masalah. Mulai dari kekosongan barang, harga yang tinggi sampai tidak tepat sasaran. Dewan menilai semua itu terjadi karena tidak ada pendataan yang pasti dari pemerintah. ”Kalau masalah tidak tepat sasaran, itu ya karena pendataan yang belum jelas. Padahal sudah jelas gas itu untuk kalangan masyarakat bawah,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Sarif Abdillah.

Politisi PKB ini menambahkan, selama ini gas elpiji tidak hanya digunakan rumah tangga. Ada pelaku usaha kecil atau UMKM yang juga menggunakan gas elpiji bersubsidi tersebut. Ia khawatir, jika gas elpiji dinaikkan justru akan menyengsarakan masyarakat atau pelaku usaha kecil. ”Ya jika mereka dapat kartu yang dijanjikan, jika tidak mereka akan membeli dengan harga mahal. Jelas ini membuat masyarakat susah,” tambahnya. (fth/ric/ce1)