CANDISARI – Keterbatasan yang dimiliki oleh anak penderita down syndrome kerap memengaruhi dalam pelayanan pendidikan. Biasanya penderita down syndrome masuk ke jalur pendidikan nonformal maupun sekolah luar biasa (SLB). Namun kini mereka bisa mengenyam pendidikan formal. Sebab, beberapa guru dan kepala sekolah di Kota Semarang telah memperoleh pelatihan penanganan anak penderita down syndrome.

”Selama ini penderita down sydrome masih bersekolah di SLB. Tetapi sekolah negeri yang guru dan kepala sekolahnya sudah dilatih boleh menerima anak down syndrome,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (26/3).

Bunyamin mengakui, sebelumnya pihaknya telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait keberlangsungan dan kepastian pelayanan pendidikan bagi anak penderita down syndrome.

”Mereka meminta arahan kepada kami perihal kondisi anaknya agar disekolahkan di mana. Kami juga sudah menyampaikannya kepada orangtua tersebut. Ini sedang kami rangkum. Nanti akan kami informasikan ke masyarakat, sekolah-sekolah mana yang bisa menerima siswa down syndrome. Supaya masyarakat tahu,” tuturnya.

Dia menegaskan, pihaknya akan tetap memacu penderita down syndrome agar bisa sesuai kriteria sekolah tujuannya. Sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

”Kalau untuk perguruan tinggi, saya kira perguruan tinggi membuka mahasiswa anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak tertutup. Sepanjang anak tersebut mengikuti seleksi yang diadakan oleh perguruan tinggi dan memenuhi persyaratan. Kalau memang ia (penderita down syndrome) berasal dari keluarga kurang mampu, perguruan tinggi juga mempersiapkan beasiswa bidikmisi,” katanya.

Kepala Home Schooling Kak Seto Semarang (HSKS), Muhammad Dwi Fakhrudin mengatakan, siswa yang mengidap down syndrome lebih banyak menempuh pendidikan jalur nonformal. Terbukti, di lembaga pendidikan yang dikelola terdapat 7 siswa yang mengidap down syndrome.

”Mereka masuknya kelas privat. Meski umur mereka kurang dari 14 tahun, tetap kami daftarkan sebagai pendidikan keaksaraan. Sebenarnya dalam aturan pendidikan nonformal, ada program keaksaraan yang siswanya minimal berusia 14 tahun,” ujar Dwi.

Dijelaskan Dwi, khusus untuk anak yang memiliki down syndrome, pihaknya tidak mengejar sisi akademis dikarenakan keterbatasan kemampuan anak tersebut. Selain itu, jika anak down syndrome tetap dikejar sisi akademisnya, hal tersebut akan membebani si anak. Sehingga pertumbuhannya dapat terganggu.

”Beberapa memang kondisinya memiliki kendala dalam berbicara. Kita tetap telaten dalam memberikan mereka pendidikan. Selain itu, dalam praktiknya kita tetap harus hati-hati mengingat kondisi anak tersebut,” katanya. (ewb/aro/ce1)