Menteri Agraria Ancam Blacklist Pengusaha Nakal

167
RESMIKAN KANTOR : Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan meresmikan Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol 42, pada Kamis (26/3) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RESMIKAN KANTOR : Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan meresmikan Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol 42, pada Kamis (26/3) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
RESMIKAN KANTOR : Menteri Agraria dan Tata Ruang RI Ferry Mursyidan Baldan meresmikan Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol 42, pada Kamis (26/3) kemarin. (MUNIR ABDILLAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SALATIGA—Pengusaha bandel yang tidak mengikuti aturan tata ruang dalam membangun usaha, akan ditindak tegas. Karena itu, perlu ada kerjasama antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dalam menghadapi pengusaha nakal.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, saat meresmikan Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Jalan Imam Bonjol Nomor 42, pada Kamis (26/3) kemarin.

“Saya sudah berkomitmen, jika ada pengusaha yang nakal, akan kami blacklist izinnya sampai lima tahun mendatang,” kata Ferry Mursyidan.

Menurutnya, negara harus menang jika menghadapi pengusaha nakal. Apalagi saat ini banyak ditemukan pengusaha yang sengaja mematikan irigasi agar tanah yang sebelumnya sawah terlihat mati, untuk selanjutnya dirikan tempat usaha atau perumahan.

“Jika begitu, kami akan sikat tanahnya pengusaha tersebut. Dengan cara membanjiri tanahnya yang sudah menjadi tempat usaha. Saya berharap ada kerjasama antara kota dan kabupaten dalam menghadapi pengusaha nakal seperti ini,” tegasnya.

Selain itu, imbuhnya, negara siap membeli tanah masyarakat jika sedang terlilit utang. Hal ini dilakukan untuk membentengi tata ruang dari arogansi pengusaha yang mempunyai uang berlebih.

“Masyarakat yang sedang terlilit kebutuhan keuangan, saya anjurkan jangan menjual tanahnya kepada pengusaha besar. Silahkan jual kepada negara, kami siap membelinya,” terangnya.

Terkait pelayanan Kantor Pertanahan, dikatakan Ferry, merupakan simbol bahwa Kementrian Agraria siap meningkatkan pelayanan. “Gedung yang megah ini, tanpa adanya senyum dari pegawai tidak akan ada artinya. Jika masyarakat mengurus di sini dan tidak disambut dengan senyuman, laporkan saja pada kepala kantornya,” tegas Menteri Agraria ini.

Menteri menambahkan bahwa selain untuk mengurus sertifikat, Kantor Pertanahan harus bisa menjadi tempat konsultasi bahkan mediasi masyarakat. “Tidak hanya fokus pada selesainya urusan masyarakat seperti terbitnya sertifikat, kantor ini harus siap menjadi tempat konsultasi. Bahkan mediasi masyarakat yang bersengketa,” harapnya.

Kantor Pertanahan, tegasnya, harus responsif terhadap solusi untuk masyarakat. Biaya dan waktu pelayanan harus jelas, masyarakat juga harus disiplin supaya tidak memaksakan berkas diterima jika belum lengkap. “Karena pegawai BPN dilarang memasukkan berkas yang tidak lengkap,” imbau Menteri.

Selain di Salatiga, seperti diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jateng, Rony Yudhistira, kegiatan serupa juga dilaksanakan di 3 tempat lain yaitu Kabupaten Wonosobo, Blora dan Rembang. “Selain di Salatiga, peresmian secara bersamaan juga dilaksanakan di Wonosobo, Blora dan Rembang. Adanya gedung baru diharapkan kualitas pelayanan juga meningkat,” kata Kakanwil.

Dalam peresmian tersebut diserahkan pula sertifikat tanah untuk Pemkot Salatiga yang diterimakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga, Agus Rudianto. Penerima sertifikat lainnya antara lain; sertifikat untuk Masjid Al-Islah Kelurahan Ledok, Masjid Nursaadah Kelurahan Blotongan, Hak Milik atas nama Lasini, sertifikat untuk Pemkab Semarang, Pemkab Demak, PT PLN Persero Kabupaten Grobogan serta Pondok Pesantren Modern Selamat Kabupaten Kendal. (abd/ida)