Khawatir Pemprov Bikin Masyarakat Kecewa

134
Wahyudin Noor Aly. (Radar Semarang files)
Wahyudin Noor Aly. (Radar Semarang files)
Wahyudin Noor Aly. (Radar Semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng mengingatkan upaya pemprov membuka seluas-luasnya aspirasi masyarakat melalui online bisa kontra produktif. Sebab sebagian besar usulan masyarakat yang diajukan melalui hasil musyawarah pembangunan desa (Musrenbang) dapat dipastikan tidak akan terealisasi. Terlebih total usulan anggaran yang diajukan jauh melebihi dana yang dimiliki pemprov.

Anggota Komisi C DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly mengatakan sistem e-budgeting yang diterapkan pemprov memang membuka peluang masyarakat untuk mengusulkan bantuan pembangunan. Usulan dapat diajukan melalui portal rembuganjateng.info. Namun dia berpendapat problemnya bukanlah berapa banyak yang mengusulkan anggaran. Namun anggaran yang dimiliki pemprov belum cukup untuk memenuhi usulan yang membeludak tersebut. ”Kalau masyarakat diminta mengusulkan ya pasti banyak yang mengusulkan. Karena ini sama saja membuka pasar. Persoalannya pendapatan yang dimiliki pemprov belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan itu,” kata anggota Fraksi PAN DPRD Jateng ini.

Sistem online lanjutnya, membuat pemprov tidak memiliki batasan dalam menampung usulan masyarakat. ”Kondisi ini berbeda dengan dulu, dapat pendapatan berapa, baru mikir berapa yang harus dikeluarkan. Pemprov menghitung pendapatan dulu baru belanja,” paparnya.

Dia mencontohkan dalam satu tahun APBD saja, telah masuk usulan masyarakat hingga Rp 400 triliun, Padahal dana yang dimiliki pemprov hanya Rp 19 triliun. Anggaran tersebut masih tersedot untuk belanja pegawai. Sehingga yang benar-benar dibelanjakan untuk masyarakat hanya sekitar 40 persen dari APBD. ”Bayangkan dengan usulan yang begitu banyak, hanya berapa persen yang akan terealisasi. Mungkin saat ini masyarakat senang karena bisa ramai-ramai mengusulkan. Namun saat realisasi nanti, pasti banyak yang kecewa,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan, dengan usulan yang membeludak tersebut, apakah pemprov bisa memverifikasi seluruhnya. ”Lalu dasar verifikasinya apa? Seharusnya yang harus dipikirkan bagaimana agar pendapatan naik luar biasa sehingga bisa efektif membuka pasar bebas aspirasi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 12 ribu usulan kegiatan dengan nilai total mencapai Rp 400 triliun diajukan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang disediakan pemprov. Padahal anggaran yang dimiliki pemprov saat ini hanya Rp 19 triliun. (ric/ce1)