SWADAYA: Shelter PKL Jalan Kariadi, tepatnya di belakang RSUP dr Kariadi yang berdiri di atas saluran. Keberadaan shelter tersebut dinyatakan melanggar dan harus dibongkar. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
SWADAYA: Shelter PKL Jalan Kariadi, tepatnya di belakang RSUP dr Kariadi yang berdiri di atas saluran. Keberadaan shelter tersebut dinyatakan melanggar dan harus dibongkar. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)
SWADAYA: Shelter PKL Jalan Kariadi, tepatnya di belakang RSUP dr Kariadi yang berdiri di atas saluran. Keberadaan shelter tersebut dinyatakan melanggar dan harus dibongkar. (Adityo Dwi/Jawa Pos Radar Semarang)

BALAI KOTA – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta dinas terkait segera membongkar shelter pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kariadi. Keberadaan shelter tersebut dinyatakan melanggar aturan, selain tidak memiliki izin juga berdiri di atas saluran. Pemkot Semarang akan mencarikan tempat pengganti untuk berjualan.

Diketahui, keberadaan shelter PKL di belakang RSUP dr Kariadi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang akhir tahun 2014, kemarin. Dalam agenda pandangan fraksi, pemkot diminta tegas menyelesaikan persoalan PKL tersebut. ”Saya sudah sampaikan kepada teman-teman DPRD yang mempertanyakan kepada kami (shelter PKL Kariadi). Saya pastikan bahwa shelter itu tidak ada izin dari Pemkot Semarang,” tegas wali kota, kemarin (25/3).

Hendi, sapaan akrab wali kota, akan turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para pedagang mencari solusi terbaik. Pemkot berencana mencarikan tempat pengganti untuk para PKL tersebut. ”Saya akan komunikasi dengan teman-teman PKL. Tapi prinsipnya itu harus segera dibongkar. Gimana teknisnya, yang penting sekarang PKL sedang kita carikan lahan pengganti,” tandas wali kota.

Rencana pembongkaran tersebut pun langsung menuai reaksi dari para pedagang. Mereka merasa sudah membangun shelter tersebut hingga menghabiskan dana belasan hingga puluhan juta rupiah. Menurut Tanto, salah seorang pedagang, pemberitaan selama ini tidak benar jika shelter tersebut dijualbelikan. Pedagang secara swadaya membangun shelter tersebut. ”Jadi tidak benar jika tempat ini dibeli dengan harga Rp 16 juta. Pembangunan ini swadaya murni pedagang sendiri. Pembangunan shelter ini saja belum selesai masih ada pembenahan. Namanya saja pedagang kecil iuran juga bertahap,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan shelter PKL Kariadi sebagai bentuk partisipasi pedagang dalam penataan Kota Semarang. Bahkan, swadaya pedagang tidak untuk pembangunan shelter saja melainkan juga pembangunan taman samping shelter. ”Taman kecil ini yang membuat dari anggota PPJ (paguyuban pedagang dan jasa). Sikap saya menyesalkan kepada pemerintah jika nantinya bangunan ini dibongkar. Para pedagang tidak ada niat kejelekan, istilahnya malah membantu,” ujarnya.

Pihaknya berharap, Pemkot Semarang dan kepada wakil rakyat untuk lebih mempertimbangkan kembali langkah pembongkaran. Menurutnya, masih banyak tempat PKL yang berdiri di tempat larangan. ”Harapan saya pemkot dan dewan lebih bijaksana. Harapan kami tidak ada pembongkaran itu saja,” tegasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, Semarang memang adalah kota pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai Sistem Induk Drainase. Tetapi kenyataannya, masih ada saluran sebagai sistem drainase pengendali banjir yang digunakan untuk membangun. ”Saluran di Jalan Kariadi yang digunakan untuk shelter PKL bahkan dibangun secara permanen,” ujar anggota Fraksi PKS ini. (mha/zal/ce1)