PENETAPAN status tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum seringkali tidak didasari bukti yang kuat. Ujung-ujungnya, kasus tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Begitu sebaliknya, SP3 seringkali digunakan sebagai ’surat sakti’ APH untuk mencari keuntungan dari tersangka yang mungkin memang bersalah telah melanggar hukum, utamanya dalam kasus korupsi.

SP3 yang dikeluarkan APH seharusnya ditindaklanjuti dengan pengembalian nama baik korban yang telah ditetapkan tersangka melalui penyiaran media. Ironisnya, banyak korban yang tidak menuntut pengembalian nama baik, utamanya ”korban” kasus korupsi. Mereka seakan tidak merasa tercemarkan, karena tidak mengejar pemulihan nama baik dari pihak APH. Hal itu menguatkan indikasi bahwa SP3 bisa dibeli.

”Dengan adanya SP3 harusnya APH menyiarkan dan mengakui kesalahannya,” kata Budi Wicaksono, selaku akademisi Hukum Pidana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (25/3).

Lembaga praperadilan, lanjut Budi, harus ditegakkan dan ditegaskan, hal itu agar penegak hukum tidak seenaknya. ”Penangkapan dan penahanan APH yang salah bisa dilakukan praperadilan juga perlu adanya pengawasan dari pihak ketiga,” ucap dosen fakultas Hukum Pidana Undip itu.

Budi juga menyebutkan, dengan adanya SP3 korban perlu mencari pengacara yang berani karena benar dan punya hati nurani.“Mereka yang sudah di-SP3-kan harus berani menggugat melalui praperadilan. Saya sarankan gunakan praperadilan bila ada salah tangkap atau penahanan yang tidak tepat,” ungkapnya

Budi menjelaskan, hukum berjalan melalui manusia, sehingga memungkinkan manusia itu bisa membuat kesalahan karena adanya keterbatasan, sehingga SP3 itu sangat dibutuhkan. ”Sistem peradilan pidana itu memberi keadilan. Kalau tidak melakukan kejahatan kok tetep diproses. Sehingga pintu keluarya dengan SP3,” ungkapnya

Budi mengatakan, adanya penerbitan SP3 atas tersangka yang sudah ditetapkan bisa dikatakan merugikan tapi tidak akan merugi. ”Merugikannya bagi yang ditersangkakan. APH kesannya ngawur. Sementara menguntungkannya bagi APH yang bisa seenaknya sendiri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu ada lembaga praperadilan. Jadi APH bisa diancam dengan praperadilan oleh si korban maupun pihak ketiga yang keberatan atas SP3 tersebut,” ujarnya

Menurut Budi, apabila orang ditahan, ditersangkakan, tapi ternyata tidak salah maka harus dilepas melalui SP3. ”Karena belum ada bukti-bukti mengarah ke kasus itu sehingga perlu dilepas. Dengan adanya SP3 efek sampingnya APH bisa gegabah. Prosesnya kan harus ada penyelidikan dan penyidikan, APH diberikan hak untuk bergerak dan kemungkinan memang ada salahnya,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Jateng, Yakob Hendrik mengatakan, yang melatarbelakangi adanya SP3 karena perkara itu tidak memenuhi unsur pidana.
”Hal itu diatur dalam pasal 7 KUHAP. Penyelidikan yang belum sampai ke pengadilan dan unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi maka penyidikannya dihentikan,” kata Yakob.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Semarang, Sutrisno Margi Utomo, mengatakan yang mendasari adanya SP3 adalah untuk memberi kepastian hukum. Karena kalau tetap dilanjutkan akan menzalimi orang. ”Pelapor dalam hal ini pihak ketiga atau korban bisa mengajukan prapreadilan,” katanya

Dia menyebutkan, dalam menangani kasus kalau tidak terbukti bisa melakukan SP3 dan kalau tidak terima bisa melakukan praperadilan sehingga bisa dilanjutkan. ”Dalam syarat penyidikan minimal 2 alat bukti sudah ditemukan bisa menetapkan tersangka. Sesuai KUHAP harus ada keterangan saksi, keterangan tersangka, petunjuk, alat bukti surat, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya, 2 saja terpenuhi sudah bisa ditetapkan tersangka,” ujarnya.

Sementara itu, Gatot Susanto, selaku Hakim Tipikor Semarang mengatakan, perkara yang di-SP3-kan sudah diatur dalam pasal 77 KUHAP tentang hukum acara pidana, sehingga menurutnya hal itu tidak masalah. ”Adanya fenomena kasus di-SP3-kan oleh APH mungkin alat buktinya kurang, jadi unsur tindak pidananya belum bisa dibuktikan. Hal Itu diatur dalam undang-undang, dan tidak masalah, daripada diajukan tapi dibebaskan lebih baik SP3,” kata Gatot didampingi Hakim, Antonius Wijantono.

Gatot menyebutkan, praperadilan merupakan hak korban yang sudah dijadikan tersangka. ”Dengan adanya SP3 tentu merasa dirugikan, boleh saja melakukan praperadilan, nanti di persidangan dia bisa membuktikan bahwa tidak salah,” ujarnya

Menurut Gatot, yang sudah jadi korban bila tidak terima, bisa menggugat di praperadilan dengan 2 putusan. ”Kalau menolak SP3-nya sah, kalau dikabulkan kejaksaan terus memproses. Sementara bila sudah masuk praperadilan, untuk pengembalian nama baik dari korban bisa melakukan mediasi nama baik, boleh ngomong ke media, korban boleh memohon sebanyak-banyaknya, tapi semua hakim yang memutuskan,” ujarnya.

Advokat Muda Semarang, Musyafak Kasto menyebutkan, adanya penetapan SP3 sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni penyidik mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, penghentian penyidikan demi hukum.
”Meskipun begitu penyidik harus hati-hati menghentikan suatu penyidikan karena hal ini akan berimplikasi terhadap status hukum seseorang dan tentunya akan berpengaruh terhadap rasa keadilan masyarakat,” tandasnya.

Musyafak menjelaskan, kehati-hatian penghentian penyidikan ini sama pentingnya dengan penetapan seseorang sebagai tersangka, karena ini menyangkut harkat dan martabat seseorang di mata hukum atau masyarakat. ”Ketika penyidik menghentikan suatu perkara maka penyidik harus mengumumkan kepada pablik karena sama halnya ketika penyidik mengumumkan penetapan seseorang menjadi tersangka, hal ini dilakukan demi rasa keadilan serta untuk menjaga martabat orang yang telah ditetapkan tersebut,” katanya.

Menurutnya, yang lebih penting penghentian penyidikan harus semata-mata berdasar hukum bebas dari kepentingan apa pun selain hukum itu sendiri.

Ketua Badan Advokasi Hukum Nasdem Jateng, Fadjar mengatakan, dasar SP3 adalah cukup 2 alat bukti, ia menjelaskan alat bukti menurut KUHAP adalah saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan tersangka, petunjuk. ”Kalau dari 5 alat bukti itu hanya ada 1 ya di SP3-kan saja,” katanya. (mg21/zal/ce1)