Kominfo Bakal Pisah dari Dinhub

130

SEMARANG – Pemprov Jateng berencana menjadikan bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpisah. Saat ini bidang tersebut menjadi bagian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Jateng.

Cara tersebut dilakukan guna memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kepala Bagian Kominfo Dinhubkominfo Jateng Eddy Supriyanta mengatakan keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika di provinsi ini sangat mendesak untuk direalisasikan. Sebab, di beberapa provinsi tetangga seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta sudah memilikinya. ”Bahkan di beberapa kota di Jawa Tengah seperti Kota Pekalongan dan Kota Magelang ternyata sudah menerapkannya. Kami berharap di provinsi juga segera memiliki,” ungkapnya.

Dijelaskan, akses internet kini telah merambah hingga ke berbagai pelosok desa. Penetrasi gadget dan jaringan provider yang masif membuat seluruh lapisan masyarakat mulai melek internet. Hal itu ditambah pula dengan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang semakin meningkat. ”Sekarang apa-apa harus online. Media online semakin banyak, kami punya samsat online, dan jembatan timbang online. Kami juga mengembangkan e-budgeting dan e-government,” kata Eddy.

Karena itulah, lanjut Eddy, kebutuhan akan Dinas Kominfo sangat mendesak. Ia mengaku telah mendapat instruksi dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk membuat langkah-langkah persiapan. Yaitu meliputi desain rancangan kelembagaan, pemetaan kebutuhan pegawai, anggaran dan lain sebagainya. ”Selain itu, pembentukan dinas baru atau pengubahan nomenklatur SOTK (struktur organisasi tata kerja) di pemerintah daerah harus menunggu revisi PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 41 Tahun 2007,” imbuhnya.

Ditambahkan, saat ini bagian Kominfo memiliki 75 pegawai dengan tiga seksi. Yakni Seksi Pengembangan Komunikasi Informatika, Seksi Telematika, dan Seksi Pos dan Telekomunikasi. Jika menggunakan pola maksimal, Dinas Kominfo akan terbagi menjadi tujuh bidang dan satu sekretariat. ”Otomatis jumlah pegawai meningkat menjadi tiga hingga empat kali lipat. Di Jakarta saja complain handling bisa memiliki 60-70 pegawai,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, penggunaan teknologi dan informasi sudah terbuti sangat membantu kerja-kerja pemerintah dan memangkas jarak antara rakyat dan pemimpin. Selain itu, dapat juga mengurangi persinggungan antarmanusia dan mempersempit celah korupsi. ”Beberapa waktu lalu saya dapat mention dari salah satu follower, mengabarkan ada seorang ibu yang ditinggal anaknya lalu keleleran di jalan. Saat itu juga, saya telepon dinas sosial setempat dan langsung dijemput ibu itu,” tandasnya memberi contoh. (fai/ric/ce1)