AMBARAWA-Terpidana korupsi proyek Program Peningkatan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) di Kabupaten Semarang, mantan Dirut PDAM Kabupaten Semarang, Ahmad Budi Supriyanto ditempatkan di Lapas Kelas II-A Ambarawa. Tidak ada perlakukan khusus bagi Ahmad Budi yang ditempatkan di ruang isolasi berukuran 2×3 meter dengan fasilitas standar untuk tahanan.

“Saat masuk juga digeledah dan tidak membawa apapun. Sebab penghuni Lapas dilarang membawa alat komunikasi seperti handphone dan tidak boleh merusak barang milik Negara,” kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Ambarawa, Agus Setyabudi
Senin (23/3) sekitar pukul 20.30, terpidana dikirim tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa. Malam itu juga, langsung dimasukkan ke ruang isolasi untuk menjalani admisi orientasi. Selain itu, tidak ada perlakuan khusus terhadap siapapun termasuk Ahmad Budi. Penghuni Lapas juga wajib mengikuti aturan yang ada, termasuk tidak boleh membawa uang lebih dari Rp 50 ribu. “Kalau bawa uang lebih dari itu berarti mau buat nyogok pegawai kami,” tutur Agus Setyabudi, Selasa (24/3) sore kemarin.

Agus menambahkan, hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim dari Lapas menunjukkan bahwa terpidana secara psikis tidak tertekan. Hanya saja, terlihat letih, kemungkinan karena perjalanan jauh. Terpidana akan menjalani masa admisi orientasi selama dua bulan dan terus dipantau.

“Setiap narapidana yang masuk ke Lapas harus diperiksa kesehatannya, ini sudah menjadi protap (prosedur tetap). Selama masa admisi orientasi, ada petugas assessment yang memantau selama masa admisi orientasi. Kalau memang tidak bisa mengikuti aturan, kami pindahkan ke Nusakambangan. Ngapain pusing-pusing,” tegasnya.

Setelah selesai menjalani masa admisi, terpidana selanjutnya dipindahkan dari ruang isolasi ke kamar-kamar tahanan. Ada 9 kamar di Lapas Ambarawa yang mampu menampung 30-40 orang per kamarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambarawa, Said Muhammad, mengatakan bahwa tertangkapnya Ahmad Budi, kasus korupsi P3KT di Kabupaten Semarang sudah tuntas. Terpidana selanjutnya harus menjalani hukuman selama 5 tahun sesuai keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. “Kalau dulu terpidana sempat menjalani 2 bulan, maka tinggal menjalani sisanya saja yakni 4 tahun 10 bulan,” ujarnya. (tyo/ida)