UPDATE: Wakil Kepala Divre Bulog Jateng Siti Kuwati (berjilbab) saat memaparkan tentang pendistribusian raskin di Jawa Tengah, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
UPDATE: Wakil Kepala Divre Bulog Jateng Siti Kuwati (berjilbab) saat memaparkan tentang pendistribusian raskin di Jawa Tengah, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah (Divre Jateng) secara khusus meminta kepada pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan evaluasi data penerima beras miskin (raskin) di provinsi ini. Pasalnya, diketahui masih banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan beras tersebut.

”Saya kira datanya harus dievaluasi dan di-update terus. Sebab, data tahun lalu hingga sekarang masih sama,” kata Wakil Kepala Divre Bulog Jateng, Siti Kuwati pada diskusi dengan tema ”Beras Miskin Terjamin” yang digelar di Hotel Horison Semarang, Senin (23/3).

Kuwati menjelaskan, konsekuensi dari data penerima yang tidak update, kinerja Bulog dalam mendistribusikan raskin menjadi terkendala. Sebab, jumlahnya tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Akibatnya, muncul sistem pembagian bagi rata. Misalnya, seharusnya jatah beras itu untuk 100 orang, kemudian membengkak menjadi 120 orang. ”Sehingga mau tidak mau jumlahnya harus dikurangi,” imbuhnya.

Dalam pendistribusian raskin, lanjutnya, Bulog hanya berpegangan pada data yang diberikan pemerintah. Jika data penerima raskin tidak di-update, dikhawatirkan pendistribusiannya menjadi tidak tepat sasaran. Sebab, data rumah tangga miskin diketahui selalu berubah-ubah. ”Kerap kali juga ditemukan biaya yang ditebus penerima lebih tinggi dari ketentuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa pihak yang kemudian meminta biaya tambahan untuk pengangkutan. Sebab Bulog hanya bertanggung jawab sampai titik distribusi bukan titik bagi. Jika ini tidak dijelaskan, nanti dikira Bulog yang meminta tambahan,” bebernya.

Disinggung mengapa masih banyak ditemukan raskin dengan kualitas yang buruk, Kuwati menegaskan bahwa Bulog selalu menerapkan standard operating procedure (SOP) mulai dari penyerapan, penyimpanan, dan pendistribusian. Bulog juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. ”Sehingga tidak mungkin ada beras yang rusak ataupun berkutu. Kami memberikan garansi atas hal itu,” tandasnya. (fai/ric/ce1)