Pengentasan Kemiskinan Butuh Rp 32 T

157

SEMARANG – Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi keprihatinan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Atas hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan segera melakukan intervensi atas sejumlah kabupaten/kota dalam rangka menanggulanginya.

”Pertama, kita akan mendata siapa si miskin itu dan di mana tempat tinggalnya. Kemudian dibuat skala prioritas untuk menyelesaikannya,” ungkapnya usai memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di kantor Gubernur Jateng, Senin (23/3).

Ganjar menjelaskan, pemprov memang tidak bisa melakukan intervensi semua. Oleh karenanya, perlu dilakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, juga perlu mencari dana dari pemerintah pusat maupun mengambil dana Corporate Social Responsibility (CSR) atas sejumlah perusahaan. ”Istilahnya sharing dari kabupaten kota berapa (persen), provinsi berapa dan juga pusat berapa. Jika semua indikator dipenuhi, paling tidak membutuhkan sekitar Rp 32 triliun,” imbuhnya.

Dikatakan Ganjar, tidak semua sektor akan di intervensi pemprov. Misalnya untuk bidang makanan telah dicukupi dengan pendistribusian beras miskin (raskin). Sementara untuk pakaian, yang bersangkutan masih bisa membeli sendiri. Sehingga bidang yang memungkinkan adalah perumahan, pendidikan dan kesehatan. ”Yang kami butuhkan saat ini adalah long list (daftar panjang) problem kemiskinan dan kebutuhannya,” terangnya.

Berdasarkan data dari hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, lanjut Ganjar, terdapat beberapa daerah yang masuk zona merah. Di antaranya Kabupaten Wonosobo, Rembang, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Pemalang, Banjarnegara, Purworejo, Grobogan, Blora, dan lain sebagainya. ”Jika daerah-daerah tersebut diintervensi, paling tidak 50 persen kemiskinan terselesaikan,” ujar dia.

Disinggung bagaimana upaya melakukan evaluasi dan pemerataan, Ganjar menegaskan bahwa hal itu dapat dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, juga memanfaatkan beberapa kelompok misalnya PKK, Dharma Wanita, dan sejumlah LSM. ”Jika sistem informasi sudah terintegrasi, maka bisa menjadi lebih mudah,” tandasnya. (fai/ric/ce1)