Hartadi. (JOKO S/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Hartadi. (JOKO S/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Hartadi. (JOKO S/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Kelenteng Sam Poo Kong dengan tersangka Tutuk Kurniawan oleh Kejati Jateng mendapat perhatian serius Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Widyo Pramono. Bahkan Widyo sempat menegur Kepala Kejati Jateng, Hartadi. Teguran tersebut disampaikan saat teleconference antara Kejati Jateng dengan Widyo Pramono di lantai VI kantor Kejati Jateng Jalan Pahlawan, Semarang, Senin (23/3). Saat itu, Widyo Pramono meminta Kejati Jateng segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Sam Poo Kong, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 itu telah menetapkan Tutuk Kurniawan sebagai tersangka. Namun kasus yang ditangani Kejati Jateng ini ternyata mandek di tengah jalan tanpa perkembangan. Bahkan dikabarkan akan dikeluarkanya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

Kajati Jateng, Hartadi, sendiri membantah akan adanya SP3. Ia beralasan, kalau masih memohon petunjuk. Dia juga menegaskan kalau proses penyidikan masih berjalan.

”Data itu mau disampaikan Jampidsus dan BPK. Arahnya dihentikan atau tidak, kami tidak tahu, yang berwenang nanti dari kejagung. Jadi kita berikan keterbukaan saya buat masyarakat,” kata Hartadi kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (23/3).

Hartadi mengatakan, proyek dana hibah Sam Poo Kong tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan oleh tersangka, namun dalam pengerjaannya penyidik menemukan selisih Rp 2 miliar. Dan, setelah kejati melakukan audit, lanjut Hartadi, proyek tersebut ternyata lebih dari dana hibah. Karena dana hibah sudah campur aduk dengan sumbangan dari masyarakat.

”Administrasi sumbangan dari masyarakat bercampur dengan dana hibah, entah tertib atau tidak tertib, tidak paham kami, tapi pada kenyataannya bercampur. Itu jadi kendalanya, kalau dari fisik bangunan jelas lebih dari dana hibah yang diberikan,” ujarnya.

Hartadi menjelaskan, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan teori dalam melakukan penghitungan kerugian negara, yakni dengan cara jumlah sumbangan dari masyarakat berapa, hibah berapa dihubungkan dengan bangunannya.

”Karena bercampur, makanya dari BPK tidak mau hitung, kalau fisiknya sendiri bisa 2 kali lipat lebih banyak dari sumbangan, apalagi setiap minggu ada sumbangan masyarakat,” katanya.

Pakar Hukum Pidana Undip Semarang, Budi Wicaksono, mengatakan, apabila terjadi penerbitan SP3 dari Kejati Jateng, tersangka (Tutuk Kurniawan) bisa melakukan praperadilan.

”Dia bisa minta ganti rugi, akibat status tersangka yang sudah diberikan padanya. Itu merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan publik atau dengan kata lain bisa dipraperadilkan, karena bagaimanapun sudah masuk kejahatan,” kata Budi.

Dia menerangkan, penanganan kasus tersebut terkesan tidak profesional, karena tidak diproses lebih lanjut hingga sekarang. Penanganannya berhenti dan ngambang.

”Penanganannya juga terkesan tak proporsional dan ngawur, hukum pidana itu sangat menyakitkan dan menyeramkan. Mentersangkakan orang itu tidak mudah, kalau tidak salah tidak perlu diberi label tersangka. Lha ini malah belum jelas proses hukumnya hingga sekarang,” ujarnya.

Materi dalam kasus tersebut, lanjut Budi, jelas dikatakan melanggar undang-undang, dalam hal ini melibatkan penerima bantuan (Tutuk Kurniawan) dan Pemprov Jateng. ”Penanganan kasus itu harus tetap dilanjutkan dan segera diselesaikan. Kalau orang ndak salah kok dikasuskan,” sebut Budi yang sehari-hari menjadi dosen Fakultas Hukum Undip ini.

Budi menjelaskan, banyak yang perlu dibenahi dari penanganan kasus itu, seperti mempercepat penyelidikan secara menyeluruh, serta memperkuat bukti-bukti yang bisa menjerat tersangka. ”Kalau memang tidak ada kerugian negara, tersangkanya harus segera dilepas dari label tersangka. Proses hukum itu juga harus segera dilaksanakan kejelasannya, karena korban (Tutuk Kurniawan) bisa menderita dengan statusnya sebagai tersangka tersebut,” ujarnya.

Dia juga menawarkan cara mempermudah perhitungan kerugian negara dalam penanganan kasus tersebut, yakni dengan cara memilah dua dana yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut.

”Untuk dana hibah dari pemerintah dihitung dulu, itu kan jelas kapan dan dari mana, uangnya juga ke mana aja. Setelah itu baru menghitung dana bantuan yang dari masyarakat. Kedua dana bantuan itu dirinci tentunya oleh ahli audit, kemudian tinggal menyesuaikan dengan bangunan gedungnya. Apakah sudah sesuai atau belum, jangan terkesan kurang profesional,” bebernya.

Hukum pidana, dijelaskan Budi, berfungsi untuk memberi keadilan bagi rakyat. Ia juga berpesan bagi masyarakat agar terus mengawasi jalannya kasus tersebut.

”Sistem peradilan pidana merupakan hukum positif yang dibuat manusia, jadi memiliki banyak kelemahan karena substansinya RUU KUHP dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Untuk itu, masyarakat harus ekstra mengawasi jalannya proses hukum itu, karena uang tersebut milik negara, dalam hal ini milik rakyat juga,” ungkapnya. (mg21/aro/ce1)