Kejati Limpahkan ke Polrestabes

110

PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng memilih mengalah dalam penyidikan kasus raibnya dana kas daerah (kasda) Kota Semarang senilai Rp 22 miliar di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Jalan Pandanaran, Semarang. Kejati mempersilakan Polrestabes Semarang menuntaskan dugaan kasus kejahatan perbankan dan korupsi ini. Bahkan Kejati Jateng bersedia memberikan bukti-bukti yang dimiliki kepada Polrestabes Semarang jika memang dibutuhkan dan diminta.

”Kita bukan mengalah, kita saling menghormati saja, bahkan kalau perlu data-data yang kami miliki berkaitan kasus itu, kami siap untuk memberikan. Dari 7 bank (yang menampung kas daerah Pemkot Semarang, Red) diambil satu tidak apa lah. Kita dengan Polri ndak ada rebutan, itu khusus untuk kasus bank BTPN. Kami juga bukan menghentikan, hanya saja masih full data dan full bucket,” kata Kepala Kejati Jateng, Hartadi, usai teleconference dengan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Widyo Pramono, Senin (23/3).

Hartadi menyebutkan, ia sudah mendengar kabar bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) yang dibuat Polrestabes sudah diganti dengan sprindik korupsi. ”Sprindiknya kabarnya sudah diganti korupsi. Kita hormati sajalah, monggo mau ditangani polrestabes. Kita maunya sekali langkah lanjut, selain BTPN juga ada bank lain, tentunya dengan nilai lebih besar,” sebutnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan full data dan full bucket dalam arti print-nya berjudul menyelidiki tentang dana-dana kas daerah (kasda) yang masuk di bank-bank tertentu. ”Jadi bukan di BTPN saja, tetapi yang merasa dirugikan sudah melaporkan ke Polrestabes, dengan kasus penipuan, padahal menurut saya itu tindak pidana korupsi, karena yang digunakan uang negara,” ujarnya.

Terkait status mantan karyawati BTPN berinisial DAK (Dyah Ayu Kusumaningrum), penyidik kejati telah memeriksanya beberapa kali. Hartadi menuturkan, DAK merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan dana tersebut selaku penghubung antara pemkot dengan BTPN. ”Tersangka pertamanya jelas DAK. Selanjutnya siapa saja, ya kita usut orang-orang yang dibeberkan DAK ke penyidik,” ucap Hartadi.

Atas kasus tersebut, Jampidsus Kejagung, Widyo Pramono melalui teleconference-nya mengatakan, agar Kejati Jateng melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Polrestabes Semarang. ”Artinya tidak ada serobot kasus, kejaksaan harus menangani secara bijak dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” sebutnya.

Widyo juga menyebutkan, jangan sampai ada kesan diskriminasi. ”Perkara tersebut harus ditangani secara baik,” katanya.
Sementara itu, seorang sumber menyebut, Dyah Ayu Kusumaningrum merupakan anak dari seorang eks pejabat Kejati Jateng. ”Iya, anak eks pejabat kejati,” ujar sumber tersebut.

Wanita yang sekarang menjabat sebagai Area Bussiness Funding Manager di sebuah bank swasta di Kepala Gading, Jakarta tersebut, diprediksi bakal menjadi saksi kunci atau justice collaborator dalam kasus ini. Ia tercatat sebagai karyawati BTPN Jalan Pandanaran Semarang sejak 2007. Saat di BTPN, Dyah pernah menjabat sebagai Personal Banker Manager. Namun pada pertengahan Januari 2011, Dyah mengajukan surat pengunduran diri.

Dalam skandal deposito Rp 22 miliar ini, Dyah diduga tidak bekerja sendiri. Statusnya yang hampir dipastikan menjadi tersangka pertama itu bakal membeberkan sederet nama pejabat pemkot dan skandal pembagian uang misterius tersebut. Kendati demikian, secara resmi belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Polrestabes Semarang hanya menyatakan telah menaikkan tahap dari penyelidikan ke penyidikan. ”Belum. Masih penyidikan, beri kami waktu,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Senin (23/3) sore.

Ditanya apakah pihak Polrestabes Semarang telah menerima konfirmasi dari pihak Kejati Jateng terkait pelimpahan kasus deposito pemkot, Djihartono mengaku belum menerima konfirmasi. ”Belum,” katanya singkat.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Wilayah Jateng dan DI Jogjakarta, Santoso Wibowo mengakui, sedang menelusuri rekam jejak dugaan raibnya uang milik negara tersebut. OJK, kata dia, telah memanggil pihak BTPN Semarang untuk mengklarifikasi laporan hilangnya uang bernilai puluhan miliar tersebut. ”Bank sudah melaporkan dan klarifikasi dengan kami. Sepanjang yang kita ketahui dari keterangan itu, bank telah mencairkan sesuai dengan prosedur,” ujar Santoso.

Sebelumnya, penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang telah menaikkan proses dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan Polrestabes Semarang mengeluarkan dua surat perintah penyidikan (Sprindik), yakni adanya indikasi tindak pidana korupsi gratifikasi dan kejahatan perbankan. Penyidik mengaku menunggu proses penyidikan selesai, baru penetapan tersangka.

Berdasarkan catatan Polrestabes Semarang, penanganan kasus deposito pemkot ini dimulai sejak menerima aduan resmi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Semarang terkait dugaan raibnya uang senilai Rp 22 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang pada 21 Januari 2015. Pada 22 Januari 2015 dibuatkan surat penyelidikan hingga 18 Maret 2015. Pada 19 sampai 20 Maret dilakukan gelar perkara internal bersama Polda Jateng, ditemukan adanya tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan. Pada 20 Maret statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Proses penyetoran uang deposito Pemkot Semarang di BTPN Semarang tersebut dilakukan sejak 2008 hingga Mei 2014. (mg21/amu/aro/ce1)