Guru PKn Sulit Cairkan Tunjangan Sertifikasi

151

BALAI KOTA – Sejumlah guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Kota Semarang, Senin (23/3) kemarin, menggeruduk Komisi D DPRD Kota Semarang. Kedatangan mereka untuk mengadukan soal kesulitan mencairkan tunjangan sertifikasi guru.

Ketua MGMP PKn Kota Semarang, Parlin, mengatakan, setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Anis Baswedan, mengeluarkan kebijakan bagi beberapa sekolah untuk kembali menggunakan kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP (Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan), beberapa guru PKn mengaku mendapat kesulitan dalam memenuhi persyaratan pencarian tunjangan sertifikasi.

”Perubahan kurikulum dari K13 menjadi KTSP terdapat pengurangan jam mata pelajaran PKn. Akibatnya, para guru PKn yang mengajarnya tidak sampai 24 jam, tunjangan sertifikasinya belum bisa dicairkan,” keluh Parlin kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (23/3).

Karena itu, para guru meminta agar persyaratan pencairan sertifikasi disederhanakan. Menurutnya, banyaknya syarat yang harus ditempuh guru untuk memperoleh tunjangan sertifikasi, membuat kesejahteraan guru sulit berkembang. ”Kita meminta agar terkait dengan sertifikasi, supaya persyaratan untuk pencairannya dapat disederhanakan, agar tidak mengganggu tugas pokok dari guru itu sendiri. Karena tugas pokok guru yakni mengajar dan mencerdaskan bangsa,” katanya.

Selain persoalan sertifikasi, kedatangan para guru juga mempertanyakan kejelasan kebijakan pemerintah di bidang otonomi pendidikan dan kebijakan publik, serta sosialisasi program pengurus MGMP PKn Kota Semarang.

”Kami ingin menyampaikan program MGMP PKn ke anggota dewan agar ditindaklanjuti. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi guru seperti guru yang khilaf sehingga dikriminalisasikan, itu memang menjadi pelajaran bagi kita,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi D, Anang Budi Utomo, mengatakan, selain soal sertifikasi, para guru mata pelajaran PKn juga meminta mendapatkan pelatihan, karena mapel PKn dinilai dinamis seiring dengan seringnya perubahan kebijakan pemerintah.

”Mereka meminta ada pelatihan jika ada perubahan tersebut, agar proses pengajaran guru yang satu dengan yang lain tidak berbeda. Contohnya kasus otonomi daerah, UU No 32 dengan UU No 23 kan berbeda. Guru PKn meminta ada upgrade. Ini tidak ada pengaruhnya dengan sertifikasi. Itu hanya lontaran mereka saja,” katanya.

Karena itu, pada Selasa (24/3) ini, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang agar segera memberikan pelatihan terhadap guru PKn di Kota Semarang. ”Di situ akan kita mintakan pelatihan terhadap guru PKn jika ada kebijakan dari pemerintah yang sifatnya baru. Karena mapel PKn itu dinamis. Jadi, dalam menyampaikan materi ke murid juga harus berubah,” ujarnya. (ewb/aro/ce1)