Didesak Tertibkan Prostitusi

1608
TUNGGU TAMU : Sejumlah pemandu karaoke menunggu tamu yang mengajaknya menemani menyanyi di karaoke. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
TUNGGU TAMU : Sejumlah pemandu karaoke menunggu tamu yang mengajaknya menemani menyanyi di karaoke. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
TUNGGU TAMU : Sejumlah pemandu karaoke menunggu tamu yang mengajaknya menemani menyanyi di karaoke. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

BANDUNGAN-Warga Bandungan, sejumlah organisasi massa Islam dan para alim ulama mendesak Bupati Semarang Mundjirin segera menertibkan praktik prostitusi. Apalagi, saat ini mulai marak kos-kosan di perkampungan yang menampung pekerja seks komersil (PSK) dan pemandu karaoke (PK).

Kondisi tersebut diperparah dengan beralihfungsinya hotel menjadi kos-kosan PSK dan PK yang melakukan seks bebas karena hidup bersama para Tukiman (Turu Laki Mangan) sebutan pacar para PSK dan PK tanpa ikatan pernikahan.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah, Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, KH Syamsudin Zuhri mengatakan bahwa sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, anggota DPRD dan ormas Islam pernah melakukan pertemuan membahas kondisi Kabupaten Semarang terutama di Bandungan yang marak dengan prostitusi. Termasuk membahas tentang kos-kosan di Bandungan yang menampung PSK dan PK.

“Hasilnya sepakat dilakukan penertiban. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada bupati. Ini karena kondisi Bandungan sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan. Terutama merusak moral masyarakat. Selain itu, sudah ada masyarakat yang terkena penyakit macam-macam,” kata Syamsudin, Senin (23/3) sore kemarin.

Syamsudin berharap Bupati Semarang, Mundjirin dapat bertindak tegas dalam penertiban praktik prostitusi tersebut. “Jadi tidak sekadar menertibkan, tetapi seperti Bu Risma dengan menutup kawasan Dolly,” kata Syamsudin.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto yang tinggal di Bandungan mengaku resah dengan kondisi Bandungan yang semakin semrawut. Jika dibiarkan, bakal mempengaruhi mental masyarakatnya.

“Kalau hotel jadi kos-kosan, menurut saya tidak apa-apa. Asal dapat menunjukkan izin baru sebagai kos-kosan bukan izin sebagai hotel. Sedangkan untuk PSK di Kabupaten Semarang, sebenarnya dilarang dan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Jadi mohon masyarakat ikut berperan menegakkan Perda. Jangan sampai ikut-ikutan menampung orang yang jelas-jelas PSK,” kata Said.

Said mengatakan dampak negatif baik mental maupun kesehatan sudah ada. Banyak warga di desa-desa yang menderita sakit akibat hubungan seks bebas. “Sudah banyak masyarakat yang resah terkait hal ini. Perda sudah ada, instansi berwenang yakni Satpol PP sudah ada, anggaran untuk Satpol PP juga sudah digelontorkan. Masyarakat sudah meminta untuk penertiban. Kurang apa lagi?” imbuhnya setengah bertanya. (tyo/ida)