KAJEN-Setelah dua tahun menjadi buronan polisi, MY, 30, warga Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan akhirnya diringkus petugas Polres Pekalongan. Mantan karyawan koperasi Primkoveri 04 Pekalongan, USP Wiradesa tersebut adalah tersangka kasus pemalsuan surat dan penggelapan dalam jabatan yang merugikan koperasi senilai Rp 70 juta.

Kapolres Pekalongan, AKBP Indra Krismayadi melalui Kasubag Humas AKP Guntur Tri Harjani mengatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada Minggu (22/3), sekitar pukul 20.00 di rumah tersangka. “Kasus itu terjadi pada Selasa, 15 Januari 2013 silam. Pelapornya Kepala Kantor Primkoveri 04 Pekalongan, USP Wiradesa, Mirham Khaerul,” kata dia, Senin (23/3) kemarin.

Ketika kasus di koperasi veteran tentara itu tersebut bergulir, kata Tri, tersangka sempat menghilang. Saat itu, MY masih menjabat sebagai collection analis atau penagihan angsuran kredit dan marketing di Primkoveri 04 Pekalongan, USP Wiradesa. Memanfaatkan jabatannya, MY membuat aplikasi pengajuan kredit palsu atau fiktif dengan mengatasnamakan nasabah koperasi. Setelah pinjaman tersebut cair, tersangka membuat surat kuasa palsu seolah-olah MY menerima kuasa pemohon kredit, untuk mengambil pencairan pinjaman tersebut. “Modusnya pengajuan kredit fiktif dengan nilai total Rp 70 juta. Uang pinjaman itu digunakan untuk keperluan pribadi tersangka,” paparnya.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan, AKP Berry menjelaskan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya selembar kuitansi penerimaan uang senilai Rp 3 juta dan satu bendel aplikasi pengajuan kredit kepada Primkoveri 04 Pekalongan, USP Wiradesa. “Kami masih memeriksa secara intensif. Kami mengamankan tersangka dan barang bukti,” ungkapnya.

Terkait kasus tersebut, kata Berry, tersangka dikenai pasal berlapis yakni Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP mengenai pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan Pasal 374 KUHPidana tentang pengggelapan dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. “Ancaman pasalnya berlapis. Ada pemalsuan dokumen yang digunakan pengajuan kredit dan surat kuasa itu, kemudian penggelapan,” tandasnya. (hil/ida)