KENDAL – Minat warga Kendal untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ternyata sangat tinggi. Terbukti, hingga Maret ini sudah ada 1.049 telah mendaftar dan mengajukan kartu kuning (AK1). Jika dirata-rata maka setiap bulan sedikitnya ada 300 orang mendaftar sebagai CTKI di PJTKI.

Tingginya minat warga Kendal menjadi TKI ini rata-rata dipengaruhi faktor ekonomi. Sebab gaji sebagai buruh atau pembantu di luar negeri lebih besar ketimbang di Kendal atau Indonesia.

Seorang CTKI, Eko Utomo, warga Korowelang, mengaku mendaftar kerja di perusahaan Taiwan. Selama ini ia kerja serabutan dengan penghasilan rata-rata Rp 25-30 ribu per hari. “Ingin kerja di luar karena gajinya lebih banyak. Biar bisa bangun rumah dan modal usaha,” katanya, Senin (23/3).

Ia menambahkan, lapangan pekerjaan di Kendal sedikit. Bahkan, paling bisa hanya buruh serabutan dengan gaji uang Rp 1,2 juta per bulan. “Ya ingin merubah nasib, karena banyak TKI yang bekerja disana (Taiwan) sukses, bisa buka toko dan bangun rumah,” imbunya.

Kabid Transmigrasi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans, Supardi mengatakan, per Januari hingga Maret 2015, semua pelamar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri diwajibkan menggunakan AK1. Untuk membuat kartu kuning, sejumlah persyaratan sudah harus ada terlebih dahulu sebelum nantinya diserahkan kepada petugas pelayanan pembuatan kartu kuning. Yakni mengacu pada Permenakertrans RI No. 07/Men/IV/2008 tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. “Jadi Kini kartu kuning ini tak hanya diperuntukkan bagi pencari kerja yang akan melamar kerja atau bekerja di dalam negeri saja, seperti, swasta, BUMN atau lainya termasuk CTKI,” katanya.

Persyaratan pembuatan kartu kuning luar negeri ke luar negeri berlaku baik dalam sektor formal maupun informal dengan ruang lingkup regional antar negara. Untuk pembuatan kartu kuning luar negeri harus memenuhi persyaratan dimana pelamar pekerja formal minimal usianya 18 tahun dan pekerja informal minimal berusia 21 tahun. “Pembuatan kartu kuning luar negeri PJTKI yang akan memberangkatkanya bekerja harus membawa CTKI saat melakukan pembuatan AK1 tersebut. Tidak boleh hanya diwakilkan saja,” imbuhnya.

Supardi menambahkan, pelayanan penempatan tenaga kerja dilakukan secara manual atau daring (Online System). Dengan begitu pelayanan penempatan tenaga kerja harus terintegrasi dalam satu sistem penempatan tenaga kerja nasional. Pencari kerja yang akan bekerja didalam atau ke luar negeri wajib dilayani oleh pengantar kerja di disnaker kab/kota pencari kerja tinggal. (bud/fth)