Warga Tolak Pelantikan PJ Kades Bunderan

164
DIJAGA : Aparat kepolisian menjaga ketat pintu depan Kantor Kecamatan Wonosalam, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
DIJAGA : Aparat kepolisian menjaga ketat pintu depan Kantor Kecamatan Wonosalam, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)
DIJAGA : Aparat kepolisian menjaga ketat pintu depan Kantor Kecamatan Wonosalam, kemarin. (WAHIB PRIBADI/RADAR SEMARANG)

DEMAK – Pelantikan penjabat kepala desa (PJ Kades) yang berlangsung di Kantor Kecamatan Wonosalam, kemarin diwarnai aksi protes warga. Puluhan warga menolak pelantikan Pj Kades Bunderan Nur Ali. Meski begitu, Camat Wonosalam tetap melantikan bersama dengan beberapa PJ kades dari desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Wonosalam.

Protes warga yang tidak puas dengan terpilihnya Nur Ali sebagai Pj Kades Bunderan tersebut tidak berlangsung lama. Sebab, kedatangan pendukung Nurnaningsih (rival Nur Ali) tidak diperkenankan masuk ke area pelantikan. “Kami langsung pulang saja karena tidak diperbolehkan ke lokasi,” kata Nurnaningsih, kemarin.

Meski demikian, pihak yang kontra Pj Kades Nur Ali sudah diberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak kecamatan. Sebetulnya, dalam pelantikan Pj, ada dua kubu yang hendak mengadakan aksi. Namun, pendukung Pj Kades Nur Ali tidak jadi ke kantor kecamatan karena juga tidak diperbolehkan ke lokasi pelantikan. Ini supaya kedua massa tidak saling berbenturan satu sama lainnya.

Gerbang atau pintu masuk Kantor Kecamatan Wonosalam dijaga ketat aparat kepolisian. Setidaknya, satu pleton anggota kepolisian dari Polres Demak dikerahkan untuk menjaga keamanan dalam proses pelantikan Pj kades tersebut.

Pj Kades Bunderan Nur Ali mengatakan, memahami adanya aksi penolakan tersebut. Sebab, apapun tetap ada pro dan kontra. Itu sudah biasa didalam masyarakat. “Sebelumnya, ada beberapa nama yang diajukan sebagai Pj. Tapi, banyak yang tidak mau,”katanya usai dilantik.

Camat Wonosalam, Agung Widodo mengatakan, pelantikan Pj Kades Bunderan Nur Ali tetap dilaksanakan karena setelah diverifikasi beberapa kali baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, tidak ditemukan pelanggaran. Karena itupula, surat keputusan (SK) Pj Kades Nur Ali tersebut juga telah ditandatangani bupati. “Kami menilai, proses sudah sesuai dengan prosedur. Tidak ada pelanggaran sehingga SK bupati pun turun,” katanya.

Menurutnya, dalam sebuah proses pemilihan ditingkat desa tetap akan ada pro dan kontra. Masyarakat yang menolak atau kontra terhadap Nur Ali sebelumnya mempertanyakan mekanisme rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bunderan sebelumnya. “Mereka sudah kita berikan kesempatan untuk berdialog. Jadi, yang dimasalahkan adalah mekanisme rapat BPD. Tapi, setelah diamati rapat sudah sesuai dengan mekanisme BPD. Itu hak BPD. Sepanjang tidak melanggar aturan, siapapun yang terpilih harus disepakati bersama,. Manakala tidak ada pelanggaran, proses selanjutnya tetap dilanjutkan, termasuk pelantikan ini,”ujar Camat Agung.

Meski demikian, jika dikemudian hari pihak masyarakat yang menolak Nur Ali tersebut memiliki bukti-bukti pelanggaran hukum dipersilahkan untuk mempersoalkannya ke ranah hukum. “Dari 7 anggota BPD, yang setuju terhadap Nur Ali ada 6 anggota. Sedangkan, satu anggota BPD tidak ada,”jelasnya.

Terlepas dari polemik itu, selain Pj Desa Bunderan, Pj lain yang dilantik adalah Pj Desa Karangrejo (Sanamat), Pj Kades Botorejo (Marjo Dudono), Pj Kades Pilangrejo (Sukarno), Pj Kades Tlogorejo (Maula Ahtar), Pj Kades Mojodemak (Joko Siswanto), Pj Kades Kuncir (Bambang Suprianto), Pj Kades Trengguli (Moh Subki) dan Pj Kades Mrisen (Moh Kusnin). Menurut Camat Agung, dari 21 desa ada 16 desa yang sudah terisi oleh Pj kades. Sisanya masih ada kades lama yang menjabat. (hib/fth)