KRITISI UU DESA : Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko, Bupati Semarang Mundjirin dan Kajari Ambarawa, Said Muhamad memaparkan UU Desa yang digelar Komunitas Rebo Legi, Kamis (19/3) kemarin di Ambarawa. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
KRITISI UU DESA : Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko, Bupati Semarang Mundjirin dan Kajari Ambarawa, Said Muhamad memaparkan UU Desa yang digelar Komunitas Rebo Legi, Kamis (19/3) kemarin di Ambarawa. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
KRITISI UU DESA : Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko, Bupati Semarang Mundjirin dan Kajari Ambarawa, Said Muhamad memaparkan UU Desa yang digelar Komunitas Rebo Legi, Kamis (19/3) kemarin di Ambarawa. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

AMBARAWA–UU Desa nomor 6/2014 sebenarnya untuk mendorong kemandirian desa dalam mengelola kekayaannya serta meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Namun, semua aturan perundang-undangan ada konsekuensi berkah atau musibah.

Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko dalam diskusi bertema UU Desa, Berkah atau Musibah ? yang digelar Komunitas Rebo Legi, di Ambarawa, Kamis (19/3) kemarin.

Menurutnya, belum ada dalam sejarah peraturan perundang-undangan sebelumnya, yang memberi kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola potensi yang ada di desanya sendiri. “Jadi desa harus tahu siapa dirinya, punya apa saja dan harus tahu batas desanya. Jadi, semua potensi yang ada, harus diketahui, kemudian dibahas dan dikelola bersama, dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” kata mantan Ketua Pansus RUU Desa.

Karena itu, pihaknya sangat menyayangkan terhadap pihak yang menganggap UU Desa mengurangi pendapatan kepala desa karena Peraturan Pemerintah (PP)-nya bertentangan dengan UU Desa. Padahal, semua aturan perundang-undangan ada konsekuensinya, baik berkah atau musibah. Tinggal bagaimana masyarakat atau subjek aturan tersebut melaksanakannya. “Karena itu, dalam UU Desa, para kades dan perangkatnya harus bisa meminimalisasi musibah sehingga bisa menjadi berkah,” harapnya.

Budiman mengaku sedih tentang pertentangan soal bengkok. “Hanya karena masalah bengkok lalu dipersoalkan, saya sangat sedih. Nanti saya bicara dengan Mendagri dan Menteri Desa (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi). Kalau perlu ke Presiden Jokowi untuk mengubah PP tersebut. Sebab PP itu akan menimbulkan persoalan,” kata Budiman.

Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin mengatakan bahwa Pemkab Semarang akan mengambil kebijakan untuk menyamakan besaran penghasilan tetap (Siltap) yang diterima para kades dan perangkatnya. Langkah ini diambil guna mencegah munculnya kesenjangan pendapatan kades dan perangkatnya, mengingat Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa berbeda.

“Gede cilik entuk (besar kecil dapat sama, red) Rp 2 juta. Belum lagi dapat tambahan dari hasil bengkok, yang masih dibahas. Soal berkah atau musibah adanya UU Desa, ya ini jadi pengeling-eling agar jangan sampai pindah rumah ke berjeruji besi,” kata dia.

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambarawa, Said Muhamad, SH mengingatkan UU Desa jangan sampai menjadi musibah. Karena itu, agar UU Desa menjadi berkah, maka pengetahuan tentang penganggaran dan tata ketentuan penggunaan anggaran harus dipahami oleh kepala desa dan perangkatnya.

“Saya tidak ingin, hanya karena ketidatahuan para kades dan perangkatnya, dana untuk desa justru menjadi sia-sia, akhirnya berhadapan dengan saya atau teman-teman kepolisian,” kata Said. (tyo/ida)