Kawal Dana Desa, Wabup Turun ke Desa

167
DIALOG BERSAMA WARGA : Wabup Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) saar berdialog bersama warga di Balai Desa Tenggengkidul Kecamatan Siwalan, Jum'at (20/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)
DIALOG BERSAMA WARGA : Wabup Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) saar berdialog bersama warga di Balai Desa Tenggengkidul Kecamatan Siwalan, Jum'at (20/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)
DIALOG BERSAMA WARGA : Wabup Pekalongan, Fadia Arafiq (tengah) saar berdialog bersama warga di Balai Desa Tenggengkidul Kecamatan Siwalan, Jum’at (20/3) kemarin. (FAIZ URHANUL HILAL/RADAR SEMARANG)

KAJEN-Menjelang turunnya dana desa melalui transfer langsung, Pemkab Pekalongan terus melakukan pengawasan. Harapannya, agar dana tersebut teralokasi dengan tepat.

“Kami melakukan pengawalan ke desa-desa. Ini terkait rencana pemerintah pusat, April mendatang dana desa turun,” kata Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Faiz Arafiq di Desa Tengkengkidul Kecamatan Siwalan, Jum’at (20/3) kemarin.

Fadia pun melakukan dialog langsung dengan warga dan perangkat desa, tentang prioritas pembangunan desa. Sebagaimana di Dukuh Rembun Desa Tengengkidul, saluran air keluarga cukup memprihatinkan.

“Kalau di sini (Dukuh Rembun, red), prioritas pembangunannya seperti jalan, dan saluran air keluarga. Kondisinya memprihatinkan, sehingga sangat mengganggu kesehatan,” ungkap Wabup Fadia yang sempat kerepotan ketika melewati jalan berlumpur menuju permukiman warga.

Wabup yang akhirnya dipinjami sandal jepit milik warga itu menambahkan, meski pihak desa memiliki kewenangan mengelola wilayah, Pemkab ingin memberikan dorongan dan stimulus terkait pembuatan program serta penggunaan anggaran.

“Karena luasnya kewenangan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, kami mengantisipasi terjadinya kesalahan, baik dalam pembuatan program maupun penggunaan anggaran. Jika itu terjadi, kasihan mereka (para kepala desa, red). Jadi kami membantu mengawal,” jelasnya.

Terkait Anggaran Dana Desa (ADD), kata Fadia, setiap desa bakal menerima kucuran dana sesuai karakteristik masing-masing daerah. Sehingga prioritas program masing-masing desa berbeda-beda. “Kami mengupayakan untuk meninjau semua desa dan mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Dengan begitu, bisa menjadi spirit pihak desa agar bertindak dengan tepat dan sesuai aturan,” imbuhnya.

Kepala Desa Tenggengkidul, Rasijo menambahkan, kedatangan pejabat Pemkab tersebut sangat positif. Memberikan pandangan baru dalam penyusunan program sesuai kondisi wilayah. “Ini penting sekali, selain muncul berbagai pertimbangan yang lebih luas, kinerja di tingkat desa bisa sinkron dengan Pemkab,” ungkapnya.

Menurut Rasijo, adanya undang-undang desa sempat membuatnya kebingungan. Namun, dengan adanya support dari Pemkab, menjadikan langkahnya menjadi ringan. Desa Tenggengkidul sendiri, sekiranya bakal menerima kucuran dana desa sebesar Rp 252 juta. “Kemarin, (Rabu, 18/3 – Kamis, 19/3) di Pemkab juga ada bimbingan teknis (Bintek) soal ini. Semoga kami bisa bekerja profesional, tepat dan sesuai aturan,” ujarnya.

Kedatangan Wabup tersebut dimanfaatkan para warga untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Sebagaimana yang dilakukan ketua PKK Desa Tenggengkidul, Situh. “Untuk memberikan wadah bagi para ibu rumah tangga, kami berencana membuat roti kering. Tapi soal pelatihan dan lain-lain, masih meraba-raba. Tadi saya sampaikan ke Bu Fadia,” kata dia. Warga lain, juga mengeluh terkait biaya kesehatan, baik yang sudah memiliki kartu kesehatan maupun yang belum mempunyai kartu tersebut. (hil/ida)