SEMARANG – Sebanyak lima daerah di Jawa Tengah diketahui belum menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Padahal, dengan sistem itu, proses perizinan investasi menjadi lebih mudah. Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Wonosobo dan Kota Magelang.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jateng Sudjarwanto Dwiatmoko mengatakan, pihaknya akan segera mendesak kepada lima kepala daerah tersebut untuk segera melimpahkan kewenangannya ke PTSP. Menurutnya, selama ini berbagai alasan diberikan. Di antaranya masih menunggu implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. ”Tahun ini, usahakan agar lima daerah tersebut menurunkan kewenangannya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tahun 2015 ini Pemprov Jateng menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 130 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dari pencapaian tahun 2014 lalu yang tercatat sebesar Rp 124 triliun. Oleh karenanya, ia akan menggenjot penanaman modal utamanya wilayah domestik untuk lebih memberdayakan masyarakat. ”Hal ini juga untuk merubah paradigma masyarakat yang selama ini lebih banyak menggunakan uang untuk konsumsi ketimbang untuk peningkatan produktivitas,” bebernya.

Terkait peningkatan produktivitas, lanjut Sudjarwanto, tentunya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Saat ini UMKM mengendalikan 56 persen perputaran ekonomi di Jateng. Jika paradigmanya produksi dan memperbaiki proses-prosesnya, ini berarti investasi besar-besaran.

”Pada 2014 lalu, realisasi investasi di wilayah ini melebihi dari target yang dicanangkan yakni Rp 119 triliun. Diharapkan tahun ini dapat meningkat kembali,” ujar dia.

Dia menambahkan, masih banyak peluang investasi di Jateng. Baik dalam bentuk hortikultura, pariwisata, jasa, padat karya, maupun industri kreatif. Untuk mendorong terbukanya industri baru, pihaknya juga akan membuka sejumlah kawasan industri baru yang ada di provinsi ini. ”Selama ini baru beberapa seperti yang ada di Kendal,” imbuhnya.

Terpisah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui, masih ada beberapa kendala yang dihadapi investor yang hendak menanamkan modalnya di Jateng. Salah satunya perizinan yang sering menuai keluhan. ”Saya kira ini mesti dibereskan,” kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh potensi yang ada harus memiliki potret yang jelas. Potret tersebut untuk menunjuk titik-titik tertentu. ”Misalnya lokasi ini untuk apa, itu untuk apa, dan berapa jumlahnya. Peta itu tinggal dimunculkan,” tandasnya. (fai/ric/ce1)