PEKALONGAN-Sebanyak enam perusahaan di Kota Pekalongan tidak membayar gaji kepada karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pekalongan tahun 2015, sebesar Rp 1.291.000. Hal tersebut diketahui setelah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Pekalongan melakukan pemantauan pelaksanaan UMK 2015 di 30 perusahaan.

“Dari hasil pantauan kami di 30 perusahaan, ada enam perusahaan yang belum melaksanakan UMK 2015,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinsosnakertrans Kota Pekalongan, Slamet Hariyadi, Kamis (19/3) kemarin, tanpa mau menyebutkan nama-nama perusahaan tersebut.

Menurutnya, tidak semua karyawan di enam perusahaan tersebut tidak menerima gaji sesuai UMK 2015. Ia mencontohkan, jumlah karyawan di perusahaan tersebut 120 orang. Namun ada beberapa karyawan yang belum menerima gaji sesuai UMK 2015. Terutama karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Terkait pelanggaran yang dilakukan enam perusahaan tersebut, kata Slamet, Dinsosnakertrans Kota Pekalongan akan melakukan pembinaan. “Secara aturan memang keliru. Kami akan melakukan pembinaan agar perusahaan-perusahaan tersebut menyesuaikan gaji dengan UMK 2015,” tambahnya.

Ditegaskan, perusahaan yang tidak membayar gaji kepada karyawan sesuai UMK 2015, melanggar Undang-Undang (UU) 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. “Meskipun karyawan baru, perusahaan tetap harus membayar gaji sesuai UMK,” tegas Slamet.

Ditambahkan Slamet, mengacu pada pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara berdasarkan pasal 185 ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Lebih lanjut, kata dia, pemantauan pelaksanaan UMK 2015 belum dilakukan di semua perusahaan karena terbatasnya tenaga pengawas. Total perusahaan di Kota Pekalongan yang tercatat di Dinsosnakertrans Kota Pekalongan sebanyak 320 perusahaan. Namun, hingga kini baru 30 perusahaan yang dipantau. Menurut dia, pemantauan diprioritaskan di perusahaan-perusahaan besar.
“Selain melakukan pemantauan langsung ke perusahaan-perusahaan, Dinsosnakertrans Kota Pekalongan juga sudah mengirimkan surat edaran terkait pelaksanaan UMK 2015 ke semua perusahaan yang ada di Kota Pekalongan,” katanya. (han/ida)