Yudi Bantah Ada Kongkalikong

68
Yudi Mardiana. (M. RIZAL KURNIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Yudi Mardiana. (M. RIZAL KURNIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Yudi Mardiana. (M. RIZAL KURNIAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Yudi Mardiana, membantah tudingan jika pihaknya kongkalikong dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dalam melaporkan kasus hilangnya deposito senilai lebih dari Rp 22 miliar itu ke pihak kepolisian. Ditegaskan, dalam kasus ini baik pihak pemkot maupun BTPN tidak saling melaporkan.

”Saya sudah lapor kepolisian dulu pada pertengahan Januari 2015, sementara BTPN baru lapor akhir bulan Januari. Dan laporan saya, tentang hilangnya uang deposito. Sedangkan BTPN itu melaporkan karyawannya. Jadi, bukan melaporkan saya. Coba dicek di sana (kepolisian). Ini perlu klarifikasi. Justru saya yang rugi, mungkin selama ini yang beredar melaporkan saya dan saling melapor. Tidak mungkinlah seperti itu,” jelas Yudi Mardiana menyikapi pemberitaan di Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (18/3).

Yudi menjelaskan, proses penyimpanan kas daerah (kasda) tersebut bermula pada 2007 silam. Salah satu persyaratan penyimpanan kas daerah di bank harus ada Surat Keputusan (SK) dari wali kota. Karena uang kas daerah yang disimpan jumlahnya cukup banyak, maka pemkot mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar penyimpanan dilakukan tidak hanya di satu bank.

Saat itu, pemkot menunjuk 7 perbankan sebagai tempat penyimpanan kas daerah. Kemudian dilakukanlah MoU antara pemegang kas daerah dalam hal ini Kepala DPKAD dengan para pimpinan perbankan yang ditunjuk. Proses MoU pada 2011 berjalan lancar, semua perbankan hadir.

”Dari 7 perbankan itu secara berkala, setiap bulan, setiap setengah tahun kita rekonsiliasi, rekening koran dan segala macam, proses pembukuan tersebut lancar. BTPN pun tidak ada masalah,” terang Yudi.

Namun ketika pihaknya akan memperbarui MoU tersebut pada 6 Januari 2015 lalu, dari 7 perbankan, hanya BTPN yang tidak hadir. Dari situlah muncul kecurigaan pemkot. Mengingat proses penandatanganan perjanjian tersebut sangatlah penting. ”Pembaruan MoU itu seharusnya kita lakukan pada akhir 2014, tapi baru bisa terlaksana pada 6 Januari 2015. Saya curiga ada apa ini kok (BTPN) tidak datang dalam MoU, padahal penting? Padahal pimpinan-pimpinan bank yang kita tunjuk untuk penyimpanan uang datang semua,” katanya.

Pemkot kemudian melakukan klarifikasi terkait ketidakhadiran pihak BTPN dalam MoU. Yudi pun mengku kaget ketika dia datang dengan membawa bukti sertifikat deposit dan rekening koran, namun tidak diakui oleh pihak BTPN.

”Ternyata sertifikat (deposito) yang disimpan di lemari besi yang tidak tembus oleh apa pun, tidak diakui. Kan saya kaget. Padahal penyimpanan sertifikat deposito itu tidak sembarangan. (tempat penyimpanan) pakai senjata ap apun tidak bisa tembus. Makanya saya lapor polisi. Intinya seperti itu,” terang Yudi yang membenarkan nilai sertifikat deposito tersebut mencapai Rp 22 miliar.

Yudi sendiri tidak ingin berspekulasi adanya keterlibatan orang dalam bank terkait kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan semuanya ke kepolisian. Hanya saja, dia mengaku heran dengan tidak diakuinya semua bukti kepemilikan uang senilai Rp 22 miliar tersebut.

”Sekarang gini ketika seseorang lulus S1 atau SMA, pasti dapat ijazah. Katakanlah itu sebagai sertifikat deposito, laporannya (rekening koran) anggaplah sebagai rapor. Dan rapor itu setiap tiga bulan atau semester diberikan. Nah semua bukti itu kita ada, mulai rekening koran hingga sertifikat deposito, bukti kita apalagi lagi coba,” katanya heran.

”Dalam hal ini kita tidak mengatakan (kas Rp 22 miliar) hilang dulu. Tapi, sertifikat deposito yang keluarkan perbankan kok tidak diakui, ini kan lucu,” tandas Yudi.

”Langkah-langkah kita sudah betul, karena BPK masuk kita sudah lapor, coba kalau BPK masuk saya baru lapor, saya justru salah. Saya lapor sekitar pertengahan Januari, kalau dia (BTPN) mungkin akhir Januari,” ujarnya.

Diketahui, kas daerah yang tersimpan dalam rekening giro tersebut dipindahkan ke sertifikat deposito pada 6 November 2014. DPKAD baru tahu jika sertifikat itu tidak diakui sekitar Januari 2015. Rekening tersebut atas nama Yudi Mardiana selaku pemegang kas. ”Jadi yang boleh mengambil adalah saya sendiri. Tapi, kenyataannya justru tidak diakui. Sekarang kita serahkan ke kepolisian, tunggu saja hasilnya,” tandas Yudi.

Hilangnya kasda senilai Rp 22 miliar lebih tersebut mengundang perhatian berbagai pihak. Termasuk kalangan dewan, salah satunya anggota DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto. Pihaknya mempertanyakan, proses MoU yang selama ini dilakukan dengan pihak BTPN seperti apa. Wachid juga heran dengan sertifikat deposito dan rekening koran yang selama ini dipegang oleh pemkot dalam hal ini Kepala DPKAD tidak diakui oleh BTPN.

”Dulu MoU-nya seperti apa. Saya mendapat informasi sebelumnya kasda disimpan dalam rekening giro kemudian dipindah ke sertifikat deposito. Nah, itu apakah dilakukan MoU. Seharusnya dilakukan MoU ulang,” katanya.

Raibnya uang deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar di rekening BTPN Jalan Pandanaran juga menjadi perhatian serius Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali.

Ia berjanji akan mengusut tuntas kasus kejahatan perbankan tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan atas dugaan raibnya uang kas daerah atau APBD Pemkot Semarang yang disimpan di BTPN sejak 2007 silam itu.

Setelah penyelidikan lengkap, pihaknya akan memadukan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polrestabes Semarang dan Polda Jateng. Hal itu dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta dari kasus tersebut.

”Nanti (hasil penyelidikan Polrestabes dan Polda Jateng) kami combine (gabungkan) untuk mengetahui mana yang benar,” ungkap Nur Ali kepada wartawan, Rabu (18/3).

Dia membenarkan, jika ada dua laporan dalam kasus ini ke kepolisian. Yakni, laporan pihak Pemkot Semarang ke Polrestabes Semarang, dan laporan pihak BTPN ke Polda Jateng. ”Terus terang begini, ada dua laporan. Pemkot Semarang lapor ke Polrestabes Semarang, sementara BTPN laporan ke Polda Jateng,” terangnya.

Sehingga bisa dimungkinkan dalam dua laporan tersebut ditemukan dua tindak pidana berbeda dalam kasus yang sama. Pihak BTPN sendiri melaporkan seorang oknum mantan pegawai yang diduga terlibat dugaan penipuan dan penggelapan dalam raibnya uang deposito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar tersebut. ”Kedua belah pihak nanti kami periksa,” tegas kapolda.

Menurut kapolda, kasus ini bisa saja berkembang ke ranah dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu tergantung pengembangan hasil penyelidikan. ”Sementara ini penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti,” katanya.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Djihartono, juga mengaku masih melakukan pendalaman atas laporan pihak Pemkot Semarang. ”Masih kami dalami, beri kami waktu untuk mengungkapnya,” ujar Djihartono. (zal/amu/aro/ce1)

Silakan beri komentar.