BELUM JELAS : Sewa terminal Muntilan belum bisa dilakukan karena masih menunggu kejelasan status tanah yang dulu dimiliki PT KAI. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
BELUM JELAS : Sewa terminal Muntilan belum bisa dilakukan karena masih menunggu kejelasan status tanah yang dulu dimiliki PT KAI. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
BELUM JELAS : Sewa terminal Muntilan belum bisa dilakukan karena masih menunggu kejelasan status tanah yang dulu dimiliki PT KAI. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)

MUNGKID— Pemakaian terminal Muntilan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang belum didasari perjanjian yang jelas hingga saat ini. Pasalnya, lahan eks KAI tersebut belum jelas kepemilikannya secara sah.

Padahal, sewa lahan yang sebelumnya dibayarkan kepada PT Kereta APi Indonesia itu kini sudah habis. “Menunggu hasil kajian dan inventarisasi Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, menyangkut kepemilikan dan pengelola aset negara tersebut,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang, Ismail Deu, kemarin.

Proses kajian dan inventarisasi, menurut dia, membutuhkan waktu relatif panjang. Karena juga dilakukan terhadap aset-aset milik eks Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang sudah lama tidak difungsikan di seluruh Pulau Jawa.

Informasi tersebut katanya, disampaikan oleh pejabat di Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu. “Atas dasar hasil konsultasi itu maka rencana negosiasi tarif sewa lahan untuk terminal Muntilan ditangguhkan dulu,” kata Ismail.

Seperti diketahui, negosiasi ulang tarif sewa tanah terminal Muntilan, dalam dua tahun terakhir belum membuahkan hasil. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta enggan menerima uang sewa 2014 sebesar Rp 44 juta. Angka itu sama dengan nominal yang dibayar Pemkab Magelang pada 2013.

Menurut Ismail Deu, perjanjian sewa tanah untuk terminal Muntilan sudah berlangsung sejak 1987 (kala itu masih PJKA). Di lahan seluas 26.715 m2 itu terdapat bangunan 32 ruko dan 97 kios.

Pemasukan daerah dari hasil pengelolaan lahan untuk terminal atau fasilitas umum itu, cenderung meningkat. Selama 2014, mencapai Rp 264 juta/tahun. “Sebagian disisihkan untuk bayar sewa, sebagian lagi untuk biaya operasional,” kata Ismail Deu.
Permasalahan terkait status tanah yang ada di terminal Salaman dan terminal Muntilan itu, kalangan DPRD Kabupaten Magelang mendorong Pemkab Magelang untuk segera menyelesaikannya.

“Sudah saatnya Pemkab melakukan penataan yang komprehensif terhadap keberadaan terminal. Itu karena masih ada beberapa terminal yang disinyalir status tanah masih bermasalah seperti di Muntilan dan Salaman,” ujar anggota Komisi III DPRD Kaupaten Magelang Hibatun Wafiroh kemarin. Politikus PKB ini menyatakan, sudah saatnya Pemkab untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan bagi pembangunan terminal. Hal ini dimaksudkan agar, ada peningkatan penanganan jasa transportasi.

Sebelumnya Pemkab dan DPRD telah menyetujui raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda 4/2012 tentag Retribusi Jasa Usaha. Raperda ini diharapkan dapat menyesuaikan program dari pemerintah untuk dapat meningkatkan transportasi publik. Dan, masyarakat akan beralih kembali ke transportasi publik.

M Sobikin, Ketua Komisi III yang juga Ketua Pansus Raperda itu dalam laporannya menyatakan, pemerintah berupaya untuk dapat memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di beberapa terminal. Seperti terminal Secang, Borobudur, dan Tegalrejo. Dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemeritah daerah dapat menarik retribusi.

“Retribusi ini diharapkan dapat menutup atau menggantikan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu,” kata dia. ( vie/lis)