Pemprov Akan Rangkul Dewan Pendidikan

135

SEMARANG – Wacana pelaksanaan lima hari sekolah yang dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu mendapat respons berbeda dari masyarakat. Sebagian mendukung program tersebut layak diterapkan, namun sebagian lain menolak dengan alasan tidak efektif.

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyatakan mendukung penuh program itu asalkan mengarah pada hal yang lebih positif. Hanya saja, wacana tersebut masih harus melalui pengkajian yang panjang lantaran melibatkan banyak pihak. ”Mungkin prosesnya akan sama dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dulu kerjanya enam hari, sekarang diwacanakan jadi lima hari. Jadi dipadatkan,” ungkapnya.

Rukma menjelaskan, pemadatan yang dimaksud terkait jam kegiatan belajar mengajar. Dari yang sebelumnya selesai siang menjadi sore hari. Menurutnya, hal itu bisa saja dilaksanakan asalkan segala persoalan teknis dapat diatasi. Pasalnya, terkadang masalah yang terjadi di lapangan berbeda dengan teori. ”Semua ada plus minusnya. Oleh karena itu, harus dikaji lebih dalam meliputi kasus per kasus. Sehingga pelaksanaannya harus sistematis,” tandas politisi PDIP itu.

Dia menambahkan, tim yang mengkaji dari kalangan dewan adalah Komisi E yang salah satu fungsinya membidangi pendidikan. Tim tersebut nantinya juga akan turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Anak-anak juga perlu dilibatkan karena ini merupakan kebijakan publik dan diatur peraturan daerah. ”Jadi dewan bukan hanya like and dislike. Namun kembali pada anak didik kita sendiri,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto menyatakan yang tak jauh berbeda. Menurutnya, wacana tersebut memerlukan kajian yang panjang dan ulasan yang tak sedikit. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian dengan melibatkan beberapa stakeholder sesuai instruksi gubernur. ”Sedang kami lakukan (kajian) dan belum kelar. Sabar ya,” ujarnya melalui pesan singkat.

Disinggung siapa saja stakeholder terkait, Nur Hadi menjelaskan melibatkan dewan pendidikan, komite pendidikan, pakar, pendidik, dan juga pemerhati pendidikan. Saat ditanya daerah mana yang menjadi rujukan penerapan kebijakan tersebut, Nur Hadi tidak membalasnya.

Sebelumnya, salah satu pakar pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Mungin Eddy Wibowo MPd, Kons menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif jika diterapkan di Jawa Tengah. Pasalnya, Jawa Tengah bukan merupakan kota sibuk layaknya DKI Jakarta. ”Nanti akan ada banyak siswa yang menganggur. Selain itu, beban siswa akan lebih banyak karena mereka berada di sekolah lebih lama mulai pagi hingga sore,” ungkapnya kepada Radar Semarang.

Mungin menjelaskan, jika alasan pemprov agar punya banyak waktu antara anak dan orang tua, ia tidak sepenuhnya setuju akan hal tersebut. Pasalnya, banyak dari orang tua yang masih bekerja selama enam hari. Sehingga anak-anak menjadi tidak terurus dan bebas bermain. ”Saya rasa anak-anak belum siap diperlakukan seperti itu. Perkembangan anak itu beda-beda,” imbuhnya berharap pemprov tidak jadi memberlakukan kebijakan tersebut. (fai/ric/ce1)