Merasa Dizalimi, Ratusan Petani Dayunan Demo

170
UNJUK RASA: Massa dari Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri, Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo melakukan demo di depan Kantor PN Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Massa dari Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri, Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo melakukan demo di depan Kantor PN Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA: Massa dari Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri, Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo melakukan demo di depan Kantor PN Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Ratusan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri, Dusun Dayungan, Desa Pesaren Kecamatan Singorojo melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Kendal, Rabu (18/3) kemarin. Mereka menuntut agar majelis hakim yang menangani perkara gugatan PT Soekarli Nawaputra Plus (SNP), memutus secara adil. Yakni dengan mengembalikan hak-hak tanah warga yang sudah direbut oleh PT SNP secara sepihak.

Aksi tersebut dimulai dengan jalan kaki sepanjang 500 meter, mulai dari depan Pasar Kendal Permai. Massa membawa tanaman jagung, padi, kacang, ketela dan sebagainya beriring-iringan menuju kantor PN Kendal. Selain itu, warga juga membawa replika babi hutan yang terbuat dari bambu dan kertas.

Replika Babi sebesar 2×3 meter persegi itu sebagai simbol kekecewaan dan perlawanan terhadap perusak dan perebut lahan milik para petani. Massa yang didominasi ibu-ibu itu melakukan aksi teatrikal dan baca puisi di depan kantor PN Kendal.

Dalam orasinya, petani dan aktivis lingkungan menuntut PN Kendal memberikan keputusan yang berpihak kepada petani. Sebab dalam kasus sengketa lahan antara petani Dusun Dayunan dengan PT SNP, warga telah banyak zalimi.

“Para petani tidak pernah menjual lahan yang sudah dikelola puluhan tahun. Tapi, tiba-tiba PT SNP ingin menguasai tanah dan mengaku jika tanah tersebut sudah dijual kepada PT SNP melalui Kepala Desa Pesaren pada tahun 1970,” ujar Koordinator Aksi, Kelana Siwi dalam orasinya.

Menurutnya, lahan perkebunan tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian warga tergugat. Jika sampai dikuasai PT SNP, maka 10 warga yang digugat PT SNP akan kehilangan lahan dan pekerjaan.

Hal senada dikatakan Darmaji, warga Dayunan. Ia mengaku jika PT SNP telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap warga dengan menuduh warga mencuri hasil cengkeh di lahan milik PT SNP.

Sementara itu, Kuasa Hukum PT SNP, Edi Wayhudi mengatakan jika para tergugat dalam kasus ini hanya memiliki hak menggarap lahan. Itupun sudah berakhir sejak PT SNP menghentikan hak garap.

“Sebab tanah sudah dijual oleh orang tua maupun para tergugat yang dulunya menguasai tanah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan Buku C Desa milik para tergugat yang sudah berbalik nama ke PT. K yang tidak lain adalah PT SNP,” ujarnya.

Dijelaskannya, jika para tergugat telah menjual tanah kepada Soekarli Condro Kusumo. Meski tidak ada surat dari PPAT, namun hal itu sudah ada bukti lain berupa jual beli tanah yang sah. “Kemudian tanah tersebut disertifikatkan ke Hak Guna Usaha setelah Soerkali memiliki badan hukum PT SNP. Jadi, selama ini yang membayar pajak adalah PT SNP, bukan para tergugat,” tandasnya.

Dalam kasus ini Trisminah, Binem, Husen, Sutari, Niyem, Tukiyah, Turminah, Nariyah, Jiyem, Sunardi dan Harno digugat karena telah menjarah hasil panen cengkeh milik PT Soekarli Nawa Putra Plus. (bud/ida)