SIAP HAJI : Ratusan calon jamaah haji Wonosobo, mengikuti penjelasan tentang tahapan haji yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, di Masjid Jami' Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/ JAWA POS RADAR KEDU)
SIAP HAJI : Ratusan calon jamaah haji Wonosobo, mengikuti penjelasan tentang tahapan haji yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, di Masjid Jami' Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/ JAWA POS RADAR KEDU)
SIAP HAJI : Ratusan calon jamaah haji Wonosobo, mengikuti penjelasan tentang tahapan haji yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, di Masjid Jami’ Wonosobo. (SUMALI IBNU CHAMID/ JAWA POS RADAR KEDU)

WONOSOBO – Tujuh biro wisata perjalanan umroh yang beroperasi di Jawa Tengah, dicabut izinnya. Pencabutan izin karena penyelenggaraan dan pelayanan biro tersebut melanggar aturan yang berlaku. Untuk itu, kepada masyarakat yang berniat umroh untuk bisa memastikan keberadaan biro yang digunakan.

“Lembaga biro penyelanggara umroh kami awasi, apabila dalam prosesnya melanggar aturan, izin kami cabut. Di Jateng sudah ada 7 biro yang izinnya dicabut karena melanggar,” kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, Ahmadi kemarin (18/3) kepada Radar Kedu, usai melakukan sosialisasi kepada ratusan calon haji di Wonosobo.

Menurut Ahmadi, Kanwil Kemenag Jateng terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan umroh oleh biro perjalanan. Selain telah mencabut izin tujuh biro yang dianggap melanggar, saat ini juga ada 5 biro yang dalam proses peradilan. Mengenai nama-nama biro, Ahmadi tidak membeberkan secara rinci.

“Pencabutan izin terkait penyelenggaraan umroh, bisa saja penelantaran terhadap jamaah, atau pelanggaran lain yang tidak sesuai undang-undang,” katanya.

Untuk itu, kepada masyarakat muslim di Jateng yang berniat menyelenggarakan ibadah umroh, sebelum mendaftar bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu biro yang akan digunakan di website milik Kemenag. Saat ini, terdapat 367 biro resmi yang mengantongi izin dari Kemenag.

“Sistem pengawasan yang cukup susah, karena perizinan bisa saja kantor pusat di Jakarta, kemudian membuka cabang-cabang di daerah,” tuturnya.

Sementara untuk persiapan bagi calon haji, Ahmadi menyebutkan sejumlah perbaikan pengelolaan terus dilakukan Kementerian Agama. Di antaranya saat ini masih digodok untuk pola pengelolaan keuangan, di mana ke depan akan dikelola oleh Badan Keuangan Penyelengaraan Haji.

“Artinya Kementerian Agama ke depan dalam proses penyelenggaraan tidak mengurusi keuangan. Karena sudah dikelola oleh badan di bawah presiden,” tandasnya.

Untuk tahapan persiapan calon jamaah haji, imbuh Ahmadi, dalam waktu dekat mulai masuk masa manasik haji. Berdasarkan jadwal manasik haji akan dilangsungkan selama 10 kali, sebagai bekal untuk calon haji.

Penyelenggaraan manasik, digelar di tingkat Kantor Urusan Agara (KUA) di tiap kecamatan selama 7 kali, sedangkan 3 kali manasik haji dilakukan bersama tingkat kabupaten.

“Untuk KUA yang jumlahnya di bawah 40 orang calon jamaahnya, bisa dilakukan bareng antar-KUA,” imbuhnya.
Sedangkan untuk pembagian kelompok penerbangan (kloter), sampai saat ini belum diatur. Untuk menjaga netralitas, pembagian kloter akan ditentukan melalui undian nomor. Sehingga tidak ada kesan memilih salah satu daerah lebih awal atau akhir.
“Apabila satu kabupaten ada yang jumlahnya lebih dari jumlah kloter, maka akan diberangkatkan dengan rombongan kabupaten tetangga terdekat,” pungkasnya. (ali/lis)