Hindari Percaloan, Jadikan 14 Desa Sebagai Pilot Project

214
BERBASIS DESA : Kepala Dispendukcapil Demak, Afhan Noor memantau langsung pengurusan administrasi kependudukan di Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERBASIS DESA : Kepala Dispendukcapil Demak, Afhan Noor memantau langsung pengurusan administrasi kependudukan di Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERBASIS DESA : Kepala Dispendukcapil Demak, Afhan Noor memantau langsung pengurusan administrasi kependudukan di Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK-Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Demak melakukan inovasi pelayanan kependudukan berbasis desa. Bahkan, program desa model administrasi kependudukan yang disingkat dengan istilah Demak Berkelanjutan ini mulai diterapkan, Rabu (18/3) kemarin.

Setidaknya, ada 14 desa yang menjadi pilot project. Yaitu, Desa Kalitengah (Kecamatan Mranggen), Desa Rejosari (Kecamatan Karangawen), Desa Trimulyo (Kecamatan Guntur), Desa Sayung (Kecamatan Sayung), Desa Klitih (Kecamatan karangtengah), Desa Kerangkulon (Kecamatan Wonosalam), Desa Jeruk Gulung (Kecamatan Dempet), Desa Sari (Kecamatan Gajah), Desa Bandungrejo (Kecamatan Karanganyar), Desa Mijen (Kecamatan Mijen), Desa Kalikondang (Kecamatan Demak Kota), Desa Jatimulyo (Kecamatan Bonang), Desa Mutuh Kulon (Kecamatan Wedung) dan Desa Sarimulyo (Kecamatan Kebonagung).

Kepala Dispendukcapil Demak, Afhan Noor mengungkapkan, untuk mengurus surat-surat kependudukan, masyarakat cukup datang ke balai desa setempat. Ini merupakan terobosan dari Dispendukcapil supaya warga tidak lagi kerepotan dalam membuat identitas penduduk seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK) maupun akta kelahiran.

“Untuk membuat KTP misalnya, input data identitas warga cukup dilayani di level desa. Karena itu, warga tidak perlu urus dokumen kependudukan di kecamatan. Yang dibutuhkan di kecamatan hanya foto saja. Ini untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Selain itu, untuk menghindari percaloan,” terang Afhan di sela Launching Pelayanan Adiministrasi Kependudukan di Balai Desa Kalitengah, Kecamatan Mranggen, kemarin.

Menurutnya, Desa Kalitengah menjadi desa pertama yang menjalankan program Demak Berkelanjutan tersebut. Setelah itu, desa-desa lain di wilayah Kecamatan Mranggen akan menjalankan pelayanan serupa. Demikian pula, desa-desa lain di kecamatan lainnya akan diawali di desa yang menjadi pilot project lalu ditularkan ke desa lainnya di wilayah kecamatan yang sama.

Desa yang menjadi pilot project pelaksanaan program tersebut mendapatkan dukungan biaya dari APBD sekitar Rp 30 juta per desa. Selain untuk operator, juga untuk melatih pembuatan aplikasi, konsumsi, honor pelayanan selama program berlangsung dan lainnya. 15 orang dilatih khusus untuk aplikasi, termasuk dari perangkat desa.

Afhan Noor menambahkan, saat ini blanko untuk bahan pembuatan KTP elektronik persediaannya cukup banyak. Stok blanko mencapai 24 ribu lembar. Karena itu, untuk pembuatan KTP sementara dihentikan dulu. Sebaliknya, warga bisa langsung mengurus KTP elektronik tersebut. “Untuk yang membuat baru bisa segera diganti KTP nya,” jelas Afhan.

Dia mengatakan, untuk membuat KTP elektronik tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan, bagi warga yang terlambat membuat akta lahir terhitung selama lebih dari 60 hari dari kelahiran, dikenai denda sebesar Rp 50 ribu. Kemudian, pembuatan KK yang tidak segera dilakukan juga bisa dikenai denda.

“Misalnya saja, data KK tidak ada perubahan. Padahal, status anggota keluarga sudah berubah. Yang tadinya berstatus belum sekolah kemudian sekarang sudah bersekolah. Contoh lain, yang tadinya belum kawin kemudian sudah kawin, tapi data KK tetap tidak berubah. Maka, tidak adanya perbaikan data di KK seperti ini bisa dikenai denda,” jelas Afhan.

Menurutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah harus pro aktif melakukan pelayanan kependudukan. Kades Kalitengah, Ahmad Saefudin mengatakan, adanya pelayanan cukup di desa tersebut bisa meringankan warga. Dengan demikian, warga makin sadar untuk melengkapi surat kependudukannya baik yang akan membuat baru maupun yang memperpanjang. “Mereka tidak perlu mengurus sampai kabupaten. Warga cukup mengisi data di balai desa. Selanjutnya, menjadi tanggung jawab perangkat desa,” kata Saefudin. (hib/ida)