Bawaslu Awasi Penyelenggara Pemilu

120

SEMARANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak 2015 memberikan pekerjaan baru bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jika sebelumnya mereka hanya mengawasi peserta pemilu, kali ini mereka juga mengawasi penyelenggara pemilu.

”Hal ini dikarenakan semua pemasangan alat peraga kali ini dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi harus diawasi juga apakah mereka berlaku adil atau tidak. Jika ada keberpihakan, tentunya kami akan memproses itu,” ungkap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Teguh Purnomo kepada Radar Semarang.

Teguh menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam draf Peraturan KPU (PKPU). Meski belum disahkan, namun telah diketahui gambaran umumnya. Jika kemudian nanti disahkan, maka selanjutnya diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. ”Kami juga masih menunggu Peraturan Bawaslu. Kenapa belum muncul, karena PKPU belum disahkan,” imbuhnya.

Disinggung terkait pengawasan terhadap dua daerah di Jateng yang masih terkendala anggaran untuk pelaksanaan Pilkada, Teguh mengakui memang belum ada payung hukum yang melindunginya. Kendati demikian, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk membantu menfasilitasi.

”Jika memang tidak bisa memberikan bantuan, paling tidak membantu mengomunikasikan dengan pemerintah pusat. Sebenarnya anggaran bukan tidak ada, tetapi memang tidak ada payung hukumnya,” tandasnya.

Seperti diketahui, dua kabupaten di Jawa Tengah yakni Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Demak sebelumnya menyatakan ketidaksiapannya menggelar Pilkada 2015 lantaran kurangnya anggaran. Hal ini disebabkan adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana Bupati dan Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Januari-Juni tahun 2016 juga ikut melaksanakan pemilihan bupati/wali kota pada Desember Tahun 2015. (fai/ric/ce1)