BATANG-PT PLN masih mengupayakan jalan damai dengan sejumlah warga pemilik lahan di Desa Ponowareng, Karanggeneng dan Ujungnegoro, Kabupaten Batang, yang menolak menjual lahannya untuk proyek PLTU Batang. Yakni dengan memberikan dana hibah atau dana corporate social responsibility (CSR) sebesar Rp 1 miliar. Kendati begitu, warga menolaknya.

Ikhwan, koordinator sosialisasi UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan lahan mengatakan bahwa kebijakan pemberian dana CSR PLN, tidak lepas dari pernyataan salah satu warga yang mengeluhkan kondisi jalan rusak parah di Desa Karanggeneng dan sekitarnya.

“Bahkan jika masyarakat di lokasi PLTU merasa masih kurang dengan dana Rp 1 miliar, PLN berkomitmen untuk memberikan lebih dari Rp 1 miliar,” kata Ikhwan yang mengutip ungkapan Dirut PLN, Sofyan Basir saat berdialog dengan para pemilik lahan, masyarakat serta perangkat desa di lokasi PLTU Desa Karanggeneng, Jumat (13/3) lalu.

Menurutnya, dana CSR tersebut merupakan wujud komitmen PLN, untuk bisa mendukung kemajuan pembangunan di tengah masyarakat. Termasuk untuk memperbaiki jalan-jalan rusak yang ada di daerah sekitar lokasi PLTU.

Menanggapi hal itu, Cahyani, 48, warga Desa Karanggeneng, pemilik lahan yang belum dijual mengungkapkan bahwa dirinya bersama pemilik lahan lainnya yang belum dibeli oleh pihak PLN, menolak dana hibah Rp 1 miliar tersebut. “Selama PLN belum membeli tanah kami dengan harga Rp 5 juta per meter, kami menolak dana hibah PLN,” kata Cahyani.

Parobi, 48, warga Karanggeneng, Kecamatan Kandeman yang mengungkapkan rasa kecewanya dengan kondisi jalan di desanya. Pasalnya, meski sudah rusak parah, namun jalan menuju lokasi PLTU belum ada perbaikan dari Pemkab. Menurutnya, kondisi jalan di Desa Karanggeneng berbeda dengan kondisi jalan di desa tetangganya yang jauh lebih baik. “Kami malu dengan kondisi jalan yang ada. Kami seperti dianaktirikan. Jalan di tempat kami tidak diperbaiki,”’ ungkap Parobi.

Sementara itu, Bupati Batang, Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan bahwa Pemkab telah menganggarkan dana untuk perbaikan jalan di daerah lokasi PLTU yang kondisinya rusak. Namun harus menunggu proses terlebih dahulu. “Tahun ini, sudah masuk dalam rencana penganggaran melalui APBD 2015,” tegas Yoyok. (thd/ida)