Stok Ikan Jateng Turun 50 Persen

129

SEMARANG – Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Gellwynn Jusuf menyatakan akibat penggunaan alat tangkap cantrang, stok perikanan di Jawa Tengah menurun hingga 50 persen. Akibatnya, produktivitas kapal semakin menurun dan banyak nelayan kecil yang terkena imbasnya.

Hal itu diungkapkan Gellwynn usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerja gubernur, Selasa (17/3). Menurutnya, data tersebut diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan KKP di perairan Jateng. ”Kasihan mereka (nelayan). Oleh karenanya, pembiaran yang cukup lama ini harus dihentikan,” ujarnya.

Ditambahkan, akibat penggunaan alat tangkap cantrang juga dapat menyebabkan konflik dengan nelayan setempat. Seperti yang terjadi di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Masalembo, dan Sumenep. Oleh karena itu, penggunaan alat ini secara tegas dilarang di seluruh Indonesia. ”Kendati demikian, kami masih melakukan upaya strategis bagaimana cara penyelesaiannya. Salah satunya dengan Pemprov Jateng ini,” imbuh Gellwynn.

Dia mengakui, masih banyak nelayan di Jateng yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kemudian diberikan toleransi hingga bulan September mendatang. Selain itu, sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dikembalikan kepada Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah. ”Dengan catatan, kapal di bawah 30 GT dan masih dalam wilayah 12 mil laut,” imbuhnya sembari menyatakan akan menyampaikan permintaan gubernur terkait surat kepastian toleransi tersebut.

Disinggung adanya ratusan kapal di Jateng yang tidak bisa melaut karena telah habis izin operasionalnya, Gellwynn menegaskan bahwa mereka dipersilakan untuk mengajukan izin kepada provinsi. Asalkan masih di bawah 30 GT. Selain itu, mereka juga harus bersedia mengganti alat tangkap cantrangnya. ”Kalau tidak, silakan itu kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhamad Syafriadi menjelaskan bahwa ada sekitar 200-300 kapal di Jateng yang telah habis izin operasionalnya. Menilik aturannya, perizinan kapal di bawah 30 GT merupakan kewenangan provinsi. Namun, lantaran muncul Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang alat tangkap, maka izin operasional kapal dengan alat tangkap cantrang jadi tidak jelas.

”Jika nantinya izin itu memang bisa dikeluarkan, setelah ada regulasi Kementerian, izin hanya akan berlaku hingga September sesuai dengan masa toleransi. Setelah itu, nelayan wajib mengajukan izin peralihan alat tangkap,” bebernya.

Oleh sebab itu, lanjut Lalu, Dinas telah mengajukan keringanan pada Kementerian. Intinya meminta supaya setelah September ada pemutihan untuk alat tangkap. Jadi, nelayan tak perlu keluar uang lagi untuk mengurus izin perubahan alat tangkap. ”Ini juga sebagai bentuk apresiasi, karena nelayan mau kooperatif dan melaksanakan peraturan. Apalagi banyak nelayan yang masih memiliki pinjaman di bank untuk pengadaan kapal maupun alat tangkap,” ujarnya. (fai/ric/ce1)