Limbah Sido Muncul Tak Terbukti Cemari Sungai

129

BANYUMANIK – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng memastikan limbah pabrik jamu PT Sido Muncul tak mencemari Sungai Klampok di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Ini setelah dilakukan uji laboratorium terhadap limbah tujuh pabrik di sepanjang sungai tersebut.

Hasil uji laboratorium menyebutkan, jika pencemaran Sungai Klampok diduga akibat limbah pabrik laundry jins PT Insan Pack di Kabupaten Semarang. Karena itu, penyidik Ditreskrimsus pun menetapkan Direktur Utama PT Insan Pack berinisial HM, warga Jawa Barat, sebagai tersangka pencemaran sungai.

”Sudah ditetapkan tersangka. Saat ini dalam tahap penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (17/3).

Pihaknya menjelaskan, penetapan tersangka tersebut menyusul keluarnya hasil penyelidikan terhadap limbah sejumlah pabrik, termasuk PT Sido Muncul. ”Sudah dilakukan uji laboratorium. Limbah pabrik milik tersangka diduga mencemari Sungai Klampok. Kurang lebih ada 7 pabrik, termasuk PT Sido Muncul yang diuji limbahnya. Pabrik milik tersangka ini di sampingnya,” jelasnya.

Dikatakan Djoko, penetapan tersangka tersebut telah dilakukan kurang lebih sejak 2 minggu lalu. Sedangkan pengungkapan dalam kasus limbah sejumlah pabrik ini dilakukan oleh penyidik Sub Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jateng.

Penyidik pada awalnya melakukan sidak pada pabrik PT Sido Muncul di Kabupaten Semarang pada Selasa (17/2) lalu. ”Penyidik turun ke lapangan bersama petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jateng menindaklanjuti informasi yang berkembang di media terkait pencemaran sungai akibat limbah pabrik,” katanya.

Pencemaran itu diduga terjadi di Sungai Klampok di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Pihaknya turun melakukan penyelidikan setelah informasi yang berkembang sejumlah media. PT Sido Muncul saat itu dituding telah melakukan pencemaran lingkungan di Sungai Klampok.

”Tim penyidik telah mengambil sampel dan dilakukan uji laboratorium. Baik di instalasi dalam sebelum dibuang, maupun instalasi luar yang sudah dibuang,” jelasnya.

Pengambilan sampel limbah itu selain dari PT Sido Muncul juga diambil dari PT Insan Pack, yang lokasinya berdekatan. ”Berdasarkan hasil uji laboratorium, untuk PT Sido Muncul tidak terbukti. Sedangkan untuk PT Insan Pack ini yang berbahaya bagi lingkungan. Ini bukan kami yang bilang, tapi berdasarkan hasil uji laboratorium,” terangnya.

Sampel limbah tersebut dilakukan penelitian di laboratorium Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang. ”Untuk PT Sido Muncul kadarnya di bawah ambang batas dari baku mutu yang dipersyaratkan,” ujarnya.

Dijelaskan, dari uji laboratorium untuk PT Sido Muncul menyebutkan kadar Biologycal Oxygen Demand (BOD) 250. Ambang batas normalnya 60. Kadar Chemical Oxygen Demand (COD) 98,4, padahal ambang batas maksimal yang diperkenankan 160. Sedangkan V0 hasilnya -0,001 dari ambang batas 2.

Ditegaskan, pihaknya mengaku tidak hanya melakukan penyelidikan terhadap PT Sido Muncul saja. Justru PT Insan Pack malah diduga yang mencemari lingkungan. ”Di situ ada banyak pabrik. Tapi berdasarkan tuduhan yang dilayangkan hanya ditujukan kepada PT Sido Muncul. Nah, ini malah ada pertanyaan. Ada apa?” katanya.

Pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi dan memanggil pihak-pihak terkait yang menuduh PT Sido Muncul melakukan pencemaran. ”Siapa yang mem-blow up besar-besaran di media? Motivasi pihak yang mem-blow up pemberitaan itu apa? Kami masih akan terus mengembangkan penyelidikan,” ujarnya.

Djoko mengaku juga akan melakukan klarifikasi DPRD Kabupaten Semarang terkait pernyataan di media massa. Tidak menutup kemungkinan akan berujung pada jerat hukum. ”Jika memang terbukti, ada pihak yang sengaja menjatuhkan perusahaan dengan menyebar informasi-informasi tidak benar, akan dilakukan penegakan hukum,” tandasnya.

Kepala Sub Direktorat IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Agus Setyawan mengatakan, tersangka HM akan dijerat pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pada regulasi itu disebutkan, tersangka pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dipidana minimal 1 tahun penjara dan maksimal 3 tahun penjara serta denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp 3 miliar. ”Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak pabrik tersebut, jika tidak melakukan pembenahan atau perbaikan IPAL, izinnya bisa dicabut,” tegasnya. (amu/aro/ce1)