Kesenian Membutuhkan Payung Hukum

166
PERLU DUKUNGAN: Para penari perempuan menarikan tari Gambang Semarang pada sebuah acara. Kesenian membutuhkan payung hukum agar dapat lebih dilindungi kelestariannya oleh pemerintah. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
PERLU DUKUNGAN: Para penari perempuan menarikan tari Gambang Semarang pada sebuah acara. Kesenian membutuhkan payung hukum agar dapat lebih dilindungi kelestariannya oleh pemerintah. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
PERLU DUKUNGAN: Para penari perempuan menarikan tari Gambang Semarang pada sebuah acara. Kesenian membutuhkan payung hukum agar dapat lebih dilindungi kelestariannya oleh pemerintah. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Persoalan kesenian di Indonesia tak terkecuali di Jawa Tengah mulai terpinggirkan. Sebab, sampai saat ini belum ada undang-undang yang jelas. Bahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan yang pernah dibahas DPR RI periode sebelumnya, berhenti di tengah jalan alias mangkrak.

Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr Bambang Sadono mengatakan, kesenian membutuhkan para pejuang agar mendapatkan pembinaan dan perlindungan sebagaimana mestinya. Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT), misalnya tiap tahunnya tidak pernah mendapatkan anggaran dari APBD Jateng hingga Rp 1 miliar. Padahal KONI Jateng memperoleh dana hibah dari APBD Jateng mencapai puluhan miliar.

”Mengapa terjadi demikian? Karena kesenian tidak ada undang-undangnya. Berbeda dengan olahraga, bidang ini memiliki undang-undang keolahragaan yang menjadi landasan konstitusi atau payung hukumnya,” katanya dalam acara Peluncuran Buku Antologi Puisi ”Perempuan Langit 2” dan Sarasehan Apresiasi Sastra di Kalangan Generasi Muda, belum lama ini.

Bambang mencontohkan, para atlet tinju Jateng kalau mau berlaga di PON saja latihannya di Thailand. Tetapi hal berkebalikan terjadi dalam dunia kebudayaan di Jateng. Apakah para budayawan pernah membayangkan para anak wayang orang misalnya, berlatih di Singapura? Karena itu, perbedaan perlakuan terhadap olahraga dan kesenian harus segera diakhiri.

”DPD RI kini mengusulkan Rancangan Undang-undang Bahasa dan Kesenian Daerah. Mohon dukungan para seniman agar undang-undang ini segera terwujud. RUU ini inisiatif dari Jawa Tengah,” imbuhnya.

Kegiatan itu dilakukan sebagai upaya untuk mendorong aktivitas dan kreativitas generasi muda Jateng, khususnya Semarang, dalam kesusastraan dan kesenian. Sebab, diakui atau tidak saat ini masalah kesusastraan masih cukup minim peminatnya. Jika kondisi seperti ini tidak diatasi, bukan tidak mungkin keberadaaannya kian termarjinalkan. ”Selain itu sebagai wahana silaturahmi, pertemuan antara penyair dengan masyarakat pembacanya,” kata Ketua Panitia Gunoto Saparie.

Buku puisi ”Perempuan Langit 2” ditulis oleh 21 penyair perempuan dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah Alya Salaisha Sinta, Angeli K Tahir, Anisa Afzal, Ariana Pegg, Ariany Isnamurti, Asmi Dewi, Elly Andromeda, Endang Werdiningsih, Herda Widayati, Jane Ardaneshwari, dan Linda Djalil. Selain itu, juga Mariana Lewier, Nana Ernawati, Nia Samsihono, Nona G Mochtar, Ratna Dewi Barrie, Rini Intama, Rita Oetoro, Rosmala Dewi, Sulis Bambang, dan Violetta Simatupang. (fth/ric/ce1)