MASIH DIKAJI : Euforia siswa salah satu SMAN di Semarang saat kelulusan beberapa waktu lalu. Pemprov mewacanakan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah bagi siswa. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
MASIH DIKAJI : Euforia siswa salah satu SMAN di Semarang saat kelulusan beberapa waktu lalu. Pemprov mewacanakan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah bagi siswa. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
MASIH DIKAJI : Euforia siswa salah satu SMAN di Semarang saat kelulusan beberapa waktu lalu. Pemprov mewacanakan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah bagi siswa. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana menerapkan kebijakan lima hari sekolah bagi siswa di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan kualitas pertemuan antara orang tua dengan anak dirasa kurang akibat jadwal sekolah yang terlalu padat.

”Di Jakarta sudah banyak diterapkan. Nah, saya sudah mulai mengkaji bagaimana jika nanti diberlakukan di Jawa Tengah,” ungkap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menjelaskan, pada pembelajaran enam hari, sepanjang hari anak dititipkan pada pihak dengan lingkungan berbeda.

Akibatnya, persoalan yang dihadapi anak pun semakin banyak. Ia mencontohkan kasus pelecehan pada anak di sekolah, tontonan gambar maupun film porno yang dapat diakses anak dengan mudah, hingga yang paling mengerikan adalah godaan narkoba. ”Kondisi tersebut dapat diantisipasi dengan mengatur hubungan orang tua dengan anak,” imbuhnya.

Gubernur mengaku lebih senang jika para pegawainya selalu menyempatkan berkomunikasi dengan anak. Sesibuk apa pun tidak lupa memberikan waktu untuk sekadar berkelakar dengan mereka. Dan yang lebih penting pendidikan anak harus tetap diperhatikan. Jika hal itu dilakukan, masa depan bangsa dapat disiapkan. ”Sayangi anak kita, sayangi keluarga kita, itulah yang bisa bikin negara kita kokoh,” tandas dia.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv meminta kebijakan tersebut dikaji lebih lanjut. Menurutnya selama ini proses belajar mengajar di sekolah berbeda dengan kerja PNS. Di sekolah lanjutnya, guru dan anak aktif semua dari pukul 07.00 hingga pukul 13.30. ”Selama waktu tersebut, meski suasananya dibuat menyenangkan, mereka aktif, efektif, dan inovatif dalam koridor pembelajaran. Ini yang berbeda dengan PNS,” lanjutnya.

Politisi PKB itu menambahkan meski selama ini menjalani 6 hari sekolah, pada praktiknya siswa juga baru sore hari sampai di rumah. Sebab banyak di antara mereka yang sepulang sekolah mengikuti berbagai kegiatan tambahan. Mulai dari ekstrakurikuler, mengikuti pendidikan nonformal, hingga berbagai les. ”Banyak yang sepulang sekolah ikut les bahasa Inggris, les komputer, les musik, atau belajar pendidikan keagamaan. Ini yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai kebijakan itu justru kontra produktif,” ungkap Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah biaya personal yang harus ditanggung wali murid. Di antaranya, kebutuhan konsumsi, hingga transportasi. ”Bagi saya yang penting bukanlah 5 hari atau 6 hari kerja, tapi bagaimana menciptakan proses belajar mengajar yang efektif,” tandasnya. (ric/ce1)