PLEBURAN- Dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 dengan tersangka Tutuk Kurniawan yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng mandek tanpa perkembangan.

Koordinator Kajian dan Wacana Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Semarang, Muhammad Solechan, mengatakan, pihaknya mendesak Kejati Jateng untuk memproses segera kasus tersebut. Baginya kalau sudah menetapkan tersangka harus memprosesnya hingga ke pengadilan, dan jangan setengah-setengah.

“Kami mendesak Kejati Jateng agar serius dalam menangani perkara tersebut, Kalau memang tersangka tidak melakukan penyimpangan kenapa ditetapkan? Tapi setelah ditetapkan mandek,” kata M. Solechan, Minggu (15/3).

Menurutnya, kasus tersebut perlu dikawal dengan baik oleh aktivis mahasiswa dan pemerhati korupsi. Ia juga menduga ada permainan oknum. “Kami amati kasus tersebut sudah lama tidak ada kejelasannya, sepertinya mandek di telan bumi. Sebenarnya penanganan tersangka serius atau tidak, atau jangan-jangan ada oknum yang bermain. Kami mengajak seluruh aktivis mahasiswa dan pemerhati korupsi mengawal kasus tersebut sampai tuntas,” sebutnya

Solechan juga menyarankan, kalau tidak mampu menyelesaikan bisa dilimpahkan ke penegak hukum lainnya, hal itu untuk mencegah perkara berhenti dan proses hukum bisa segera selesai. “Kalau memang tidak mampu kami sarankan ke penegak hukum lainnya, bisa ke KPK, kejari atau polisi agar penegakan hukum segera tuntas, dan kami anjurkan agar benar-benar adil dalam memproses perkara,”ucapnya.

Dia juga akan melakukan aksi demo bila beberapa kasus yang sudah diproses Kejati Jateng berakhir mandek di tengah jalan. “Selain kasus Sam Poo Kong, ada kasus Bank Jateng juga mandek, kami siap untuk melakukan aksi demo bila kasus-kasus yang ada tidak segera dituntaskan,”tandasnya

Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hartadi, melalui Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati, Eko Suwarni, mengatakan, kasus tersebut saat ini masih proses penghitungan kerugian negara yang dilakukan tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng. “Saat ini masih perhitungan BPKP,” jawab Eko singkat.

Seperti diketahui, berkas penyidikan perkara korupsi dana hibah Yayasan Sam Poo Kong (YSPK) 2011-2012 senilai Rp 14,5 miliar. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Tutuk Kurniawan. Saat berkas hendak dinyatakan P-21 atau lengkap, tersangka kembali mengajukan saksi ahli meringankan. Padahal ia sudah mengajukan seorang saksi ahli meringankan saat pemeriksaan sebelumnya.

Tutuk Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Print-36/0.3/Fd.1/11/2013, tertanggal 6 November 2013. Diketahui, pada kurun waktu 2011-2012, YSPK telah menerima dana hibah dua tahun secara berturut-burut senilai total Rp 14,5 miliar.

Awalnya, kejati menyatakan prosedur penyaluran dana hibah kepada Yayasan Sam Poo Kong menyalahi aturan perundang-undangan. Dana hibah yang diduga diselewengkan mencapai Rp 3,5 miliar. Namun dalam perkembangannya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jateng menyebutkan tidak ditemukan adanya kerugian negara.

Meski begitu, penyidik kejati yakin telah terjadi pelanggaran hukum dan penyelewengan. Atas hal itu, penyidik kemudian menerjunkan tim internal untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil penghitungan internal, kerugian negara dalam perkara ini sekitar Rp 6 miliar. (mg21/aro)