Tersangka Dugaan Korupsi Oudetrap Dibidik

158
DIUSUT: Gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang yang pembeliannya diduga berbau korupsi. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
DIUSUT: Gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang yang pembeliannya diduga berbau korupsi. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)
DIUSUT: Gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang yang pembeliannya diduga berbau korupsi. (NUR CHAMIM/RADAR SEMARANG)

MUGASSARI – Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jateng terus mengusut kasus dugaan korupsi pembelian gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2014 senilai Rp 8,7 miliar. Saat ini, penyidik tengah membidik siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

”Kami menaikkan tahapan dari pra penyelidikan ke tahap penyelidikan,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo, saat ditemui Radar Semarang usai salat Jumat di Mapolda Jateng, Jumat (13/3).

Dikatakannya, dalam tahap penyelidikan ini, pihaknya mengaku masih mengumpulkan sejumlah alat bukti. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya penyelewengan atau tidak.

”Termasuk melakukan koordinasi dengan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Jateng, untuk mengetahui apakah ditemukan kerugian negara atau tidak,” terang Djoko.

Sejauh ini, pihaknya mengaku belum melakukan pemeriksaan saksi-saksi. ”Dulu pas ramai-ramai (mencuatnya pemberitaan dugaan korupsi Oudetrap) itu masih pra penyelidikan. Nah, sekarang sudah naik ke penyelidikan,” imbuhnya.

Sehingga dalam kasus dugaan penyelewengan pembelian gedung Oudetrap di kawasan Kota Lama Semarang oleh Pemkot Semarang senilai Rp 8,7 miliar itu belum mengarah ke siapa pejabat pemkot, atau pihak lain yang akan diperiksa.

”Kami masih menggali informasi dan meneliti dokumen-dokumen. Apakah ada kerugian negara atau tidak, belum diketahui,” katanya.

Dijelaskan, dalam tahap penyelidikan akan diteliti sejumlah dokumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian gedung. ”Tahap penyelidikan nanti akan memeriksa saksi-saksi,” ujarnya.

Terkait siapa saksi-saksi yang akan diperiksa, Djoko enggan membeberkan.

Seperti diketahui, pembelian gedung kuno Oudetrap di kawasan Kota Lama oleh Pemkot Semarang seharga Rp 8,7 miliar itu menyita perhatian banyak pihak. Sehingga mencuat dugaan miring yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

Pihak pemkot sendiri sempat mengklaim bahwa pembelian gedung Oudetrap telah sesuai prosedur. Pembelian tersebut dilakukan berdasarkan penafsiran harga sesuai perhitungan pihak appraisal (penaksir harga). Namun sejumlah kejanggalan mencuat dan tak mampu dibendung.

Di antaranya, diketahui informasi harga lelang Oudetrap saat jadi barang sitaan bank tahun 2014. Waktu itu bank menawarkan Oudetrap melalui proses lelang senilai Rp 2,4 miliar. Sedikitnya ada lima sertifikat hak milik (HM), yakni SHM No 8 dengan luas tanah ± 209 M2, SHM No 9 luas tanah ± 66 M2, SHM No 5490 luas tanah ± 146 M2, SHM No 5491 luas tanah ± 87 M2 dan SHM No 5492 luas tanah ± 213 M2 atas nama Budhi Pranoto.

Itulah sebab kemudian muncul pertanyaan bila dilelang Rp 2,4 miliar saja tidak laku, kenapa kini dibeli oleh pemkot seharga Rp 8,7 miliar?

Kejanggalan lain adalah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Kota Semarang dan pemilik Oudetrap, Budhi Pranoto. Diketahui, Budhi Pranoto merupakan anggota BPK2L. Pantas saja, pembelian gedung Oudetrap diduga sarat dengan nepotisme, mengingat Budhi Pranoto sendiri adalah anggota BP2KL Semarang selama 3 periode.

Luas tanah lokasi Oudetrap adalah 721 m2 memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 537.000/m2. Selain itu, memiliki tiga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2014. Kiranya perlu dikaji agar dapat diketahui pantas tidaknya pemilik menawarkan harga Oudetrap, tim appraisal menaksir harga, serta pemkot menetapkan harga. (amu/aro/ce1)